Pemprov Siapkan Rp4 Miliar Untuk Bansos Sopir Batu bara

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 16 Jan 2024 - 00:07

LEWAT SUNGAI: Jalur sungai saat dipakai untuk angkutan batubara di Jambi. Kini Pemprov menyiapkan bansos untuk para sopir. --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.BACAKORAN.CO - Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) mempersiapkan skema final pembagian Bantuan Sosial (Bansos) untuk sopir batu bara. Mereka mendapatkan bantuan lantaran pelarangan menggunakan jalan nasional sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 1 tahun 2024. Bantuan yang direncanakan bergeser dari uang tunai menjadi Bansos dalam bentuk sembako.

Nantinya supir akan diberikan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako. Untuk saat ini data awal supir ada sebanyak 8 ribuan supir, yang akan diseleksi keabsahannya.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Bidang Perkenomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pihaknya dengan tim kecil akan merapatkan final skema Bansos.

"Saat ini kita sedang memverifikasi data sopir angkutan batu bara yang dikoordinasikan Dinas Perhubungan dengan Kabupaten/Kota. Secara global ada 8 ribu yang disampaikan dan saat ini sedang diverifikasi di Dinas Perhubungan," ucap Johansyah (15/1/2024).

"Dalam minggu ini kita akan rapatkan dengan tim untuk penyaluran bansos," tegas Johansyah.

Sejauh ini, kata Johansyah, baru data dari asosiasi angkutan batu bara KS Bara dan BPABB ada 2 ribu yang disampaikan. Di dalamnya lengkap data plat nomor kendaraan Jambi (BH), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Makanya kalau kabupaten/kota belum memberikan data lengkap kita belum bisa berikan bansos, lantaran harus ada penetapan Bupati/Walikota terlebih dahulu," akunya.

Saat ini, diakui Johansyah, belum diberikan data, baru sebatas koordinasi dengan Dishub Kabupaten/Kota. Tetap kita tunggu.

"Kita lagi menggodok rapat tim SOP nya seperti apa," ucapnya.

Diungkapkan Johansyah, nantinya yang dibantu ke sopir batu bara dalam bentuk bantuan sosial.

"Ini dari arahan pak Gubernur Bansos dalam bentuk sembako. Kalau uang tunai kita tak tahu kemampuan dan realisasi uang itu, sedangkan kalau sembako jelas untuk kebutuhan. Kalau uang nantinya ditakutkan penggunaan tidak tepat," kata Johansyah yang aslinya menjabat Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi ini.

Teknisnya, Johansyah menyebut rencananya bansos disiapkan Pemprov melalui Bulog, yang akan disalurkan melalui PT.Pos.

"Nantinya akan disalurkan ke nama-nama finalnya. Ini sudah fix (final) kita menyusun juklak dan juknisnya penyaluran sembako," akunya.

pemprov siapkan rp4 miliar untuk bansos sopir batu bara                            jambi, jambiekspres.bacakoran.co - pemerintah provinsi jambi (pemprov) mempersiapkan skema final pembagian bantuan sosial (bansos) untuk sopir batu bara. mereka mendapatkan bantuan lantaran pelarangan menggunakan jalan nasional sesuai instruksi gubernur (ingub) nomor 1 tahun 2024. bantuan yang direncanakan bergeser dari uang tunai menjadi bansos dalam bentuk sembako.
nantinya supir akan diberikan bantuan sosial (bansos) sembako. untuk saat ini data awal supir ada sebanyak 8 ribuan supir, yang akan diseleksi keabsahannya. 
pelaksana harian (plh) asisten bidang perkenomian dan pembangunan setda provinsi jambi johansyah mengatakan, pihaknya dengan tim kecil akan merapatkan final skema bansos.
"saat ini kita sedang memverifikasi data sopir angkutan batu bara yang dikoordinasikan dinas perhubungan dengan kabupaten/kota. secara global ada 8 ribu yang disampaikan dan saat ini sedang diverifikasi di dinas perhubungan," ucap johansyah (15/1/2024).
"dalam minggu ini kita akan rapatkan dengan tim untuk penyaluran bansos," tegas johansyah.
baca juga:ingat! ini langkah-langkah registrasi akun sekolah pada portal snpmb 2024
baca juga:kasus pencabulan, pemuda asal pemayung diringkus polisi
sejauh ini, kata johansyah, baru data dari asosiasi angkutan batu bara ks bara dan bpabb ada 2 ribu yang disampaikan. di dalamnya lengkap data plat nomor kendaraan jambi (bh), surat izin mengemudi (sim) dan kartu tanda penduduk (ktp). "makanya kalau kabupaten/kota belum memberikan data lengkap kita belum bisa berikan bansos, lantaran harus ada penetapan bupati/walikota terlebih dahulu," akunya.
saat ini, diakui johansyah, belum diberikan data, baru sebatas koordinasi dengan dishub kabupaten/kota. tetap kita tunggu.
"kita lagi menggodok rapat tim sop nya seperti apa," ucapnya. 
diungkapkan johansyah, nantinya yang dibantu ke sopir batu bara dalam bentuk bantuan sosial. 
"ini dari arahan pak gubernur bansos dalam bentuk sembako. kalau uang tunai kita tak tahu kemampuan dan realisasi uang itu, sedangkan kalau sembako jelas untuk kebutuhan. kalau uang nantinya ditakutkan penggunaan tidak tepat," kata johansyah yang aslinya menjabat kepala biro perekonomian dan sda setda provinsi jambi ini.
teknisnya, johansyah menyebut rencananya bansos disiapkan pemprov melalui bulog, yang akan disalurkan melalui pt.pos. 
"nantinya akan disalurkan ke nama-nama finalnya. ini sudah fix (final) kita menyusun juklak dan juknisnya penyaluran sembako," akunya.
untuk total nilai bansos yang diberikan johansyah menyebut akan dikaji dengan menyesuaikan jumlah penerima. "nanti akan segera kita salurkan," sebut johansyah.
sementara itu kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd) provinsi jambi agus pirngadi mengatakan, pihaknya baru mendapat data awal sopir 8 ribuan dari dinas perhubungan namun data itu harus diverifikasi. "kita akan meminta data riil, detilnya berapa, terus nanti akan kita kalian per bulannya berapa, apakah rp 150 ribu atau rp200 ribu menyesuaikan dengan dana belanja tak terduga (btt) pemprov yang tersedia," sebut agus.
dari perhitungan kasar dari data dinas perhubungan jika bantuan sebesar rp 150 perbulan akan memakan anggaran rp 2,8 miliar. "sedangkan jika bantuan rp 200 ribu untuk setiap sopir maka alokasi anggaran mendekati rp 4 miliar untuk 3 bulan bantuan," terang agus.
kendati demikian, pihak bpkpd selaku pengelola kas daerah pemprov akan mengkaji data sopir dari opd terkait. terkait kecukupan dana btt untuk sopir ini, agus menyebut akan menunggu arahan gubernur.
ia mengakui pengeluaran itu harus dihitung lantaran situasi provinsi jambi yang banyak mengalami bencana alam, dan btt lebih fokus menangani bencana.
yang jelas pihak bpkbd, mengharapkan bantuan yang diberikan harus jelas domisili angkutan batu bara berada di jambi. yakni mengetahui pasti data ril pemilik angkutan dan supir. "juga dibuktikan dengan surat keterangan lainnya," pungkasnya. (*)