Soroti Pengelolaan Aset Daerah

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Kamis , 24 Apr 2025 - 19:16

PARIPURNA: DPRD Kota Jambi menggelar rapat Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2024 di Ruang Swarna Bumi, Kamis (24/04).--

DPRD Kota Jambi Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi Terhadap LPKJ Walikota Tahun 2024

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO — DPRD Kota Jambi menggelar rapat Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2024 di Ruang Swarna Bumi, Kamis (24/04).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menghadirkan sejumlah catatan penting dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD, salah satunya terkait pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi yang dinilai belum berjalan optimal.

"Banyak catatan yang kami sampaikan, namun, semua itu untuk kebaikan dan kemajuan Kota Jambi ke depannya," ujar Muhammad Yasir, Kamis (24/4/2025).

Ia menegaskan bahwa Paripurna LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia sebagaimana yang dicanangkan Walikota," katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jambi, Diza Aljosha, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh DPRD dan menyatakan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Jambi.

"Ini salah satunya tentang pemanfaatan aset Pemkot yang belum optimal, fasilitas yang ada di OPD, serta kinerja secara umum," kata Diza saat ditemui usai paripurna.

Menurut Diza, rekomendasi dari Pansus DPRD mencakup sejumlah instansi penting, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPHTB), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Itu semua masukan dari tim pansus dewan yang akan kami evaluasi kembali demi perbaikan ke depan," jelasnya.

Dengan evaluasi ini, diharapkan ke depan pengelolaan aset dan pelayanan publik di Kota Jambi bisa semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

soroti pengelolaan aset daerah                            dprd kota jambi gelar paripurna penyampaian rekomendasi terhadap lpkj walikota tahun 2024
jambi, jambiekspres.co — dprd kota jambi menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) wali kota jambi tahun 2024 di ruang swarna bumi, kamis (24/04).
rapat yang dipimpin oleh wakil ketua i dprd kota jambi, muhammad yasir, menghadirkan sejumlah catatan penting dari panitia khusus (pansus) dprd, salah satunya terkait pengelolaan aset pemerintah kota jambi yang dinilai belum berjalan optimal.
"banyak catatan yang kami sampaikan, namun, semua itu untuk kebaikan dan kemajuan kota jambi ke depannya," ujar muhammad yasir, kamis (24/4/2025).
ia menegaskan bahwa paripurna lkpj ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dprd terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (opd).
baca juga:dprd tanjab barat gelar paripurna lkpj 2024, bupati anwar sadat tanggapi pemandangan umum fraksi
baca juga:dprd kota jambi gelar paripurna lkpj walikota 2024
"evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dan mewujudkan visi kota jambi bahagia sebagaimana yang dicanangkan walikota," katanya.
sementara itu, wakil walikota jambi, diza aljosha, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan oleh dprd dan menyatakan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemkot jambi.
"ini salah satunya tentang pemanfaatan aset pemkot yang belum optimal, fasilitas yang ada di opd, serta kinerja secara umum," kata diza saat ditemui usai paripurna. 
menurut diza, rekomendasi dari pansus dprd mencakup sejumlah instansi penting, termasuk badan keuangan dan aset daerah (bkad), bagian kesejahteraan rakyat (kesra), badan pajak dan retribusi daerah (bphtb), dinas penanaman modal dan ptsp, dinas pupr, dan dinas lingkungan hidup (dlh).
"itu semua masukan dari tim pansus dewan yang akan kami evaluasi kembali demi perbaikan ke depan," jelasnya.
dengan evaluasi ini, diharapkan ke depan pengelolaan aset dan pelayanan publik di kota jambi bisa semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)

Tag

Share