JAKARTA - Jaringan GUSDURian akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, yang puncaknya Minggu (26/11). Rakernas itu juga sekaligus menyikapi situasi politik dan demokrasi menjelang gelaran Pemilu 2024.
“Kita akan mengeluarkan rekomendasi dan sikap tegas,” kata Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Ahmad dalam keterangannya. Menurut Jay, Rakernas Jaringan GUSDURian merupakan amanat Temu Nasional (Tunas) yang telah diselenggarakan di Surabaya pada 2022 lalu. Hal ini bertujuan untuk merefleksikan agenda dan merumuskan kerangka kerja gerakan Jaringan GUSDURian dalam memperkuat masyarakat sipil. Gelaran Rakernas Jaringan GUSDURian kali ini, lanjut Jay, berbeda dengan sebelum- sebelumnya, karena berdekatan dengan Pemilu 2024 yang secara serentak akan dilaksanakan di 548 daerah di Indonesia. Berkaca pada pemilu sebelumnya, Jay melihat masyarakat Indonesia rentan terpecah belah akibat politik identitas demi politik elektoral, seperti pada Pemilukada DKI 2017 dan Pemilu Presiden 2019. Namun, Jay menengarai Pemilu 2024 nanti penggunaan politik identitas sangat mungkin terjadi. Para elite yang berkontestasi berpotensi akan memainkan narasi-narasi kebencian dan agama. Jay melihat dinamika politik terus berkembang, mulai dari adanya politik dinasti, aparat pemerintah yang dinilai tidak netral, keputusan MK yang dinilai sarat kepentingan politik, dan pencatutan nama Jaringan GUSDURian guna mendapat dukungan masyarakat. “Jadi di Rakernas Jaringan GUSDURian, semua akan kita bahas, agar masyarakat tidak bingung, dan tercipta pemilu yang damai dan bermartabat,” papar Jay. Untuk diketahui, Rakernas Jaringan GUSDURian yang berlangsung selama tiga hari akan diikuti seluruh individu, direktur lembaga, dan koordinator komunitas GUSDURian. Mereka tergabung dalam Jaringan GUSDURian yang tersebar di 150 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Melihat situasi politik jelang pesta demokrasi ini, Jay menegaskan, Jaringan GUSDURian sebagai gerakan sosial yang kerangka kerjanya berbasis 9 nilai utama Gus Dur seperti kemanusiaan dan kesetaraan ini, perlu memperkuat agenda gerakan untuk merespons persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, keadilan ekologi, serta situasi politik dan demokrasi. “Hasilnya akan menjadi rujukan dan panduan bagi seluruh elemen dalam Jaringan GUSDURian di seluruh Indonesia dan luar negeri,” pungkas Jay. (gwb)
Kategori :