Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, BPTD IV Wilayah Jambi dan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V mengecek langsung kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi ini.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, dalam kawasan cagar budaya ini didapati dua stockpile batubara yang masih aktif beroperasi.
Saat hendak masuk, terdapat palang pintu dan penjagaan sehingga jika ingin melihat Cagar Budaya ini harus melapor terlebih dahulu.
Saat tiba di lokasi, Tim Gabungan melihat Candi Teluk 1 tersebut memang berada di kawasan perusahaan dan hanya diberi pembatas pagar seng keliling.
Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, pengecekan Cagar Budaya ini terkait adanya aduan dari cyber sehingga melihat langsung ke lokasi.
Kemudian, kata Bambang, pengecekan ini juga bertujuan untuk merunutkan permasalahan yang sebenarnya.
"Kita turun ke lapangan sebenarnya untuk mengecek kembali bagaimana Cagar Budaya ini bisa seperti ini dan melihat aturan yang sebenarnya," ujarnya, Jumat (28/6).
Bambang menambahkan, permasalahan ini nantinya akan dikoordinasikan bersama pihak Kementerian, BPTD dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi agar bisa menemukan titik terang.
Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah V, Novie Hari Putranto menyampaikan dalam kawasan perusahaan ini terdapat 3 lokasi Cagar Budaya.
Pertama Candi Teluk 1, Kedua Candi Teluk 2 dan terakhir Situs Istano.
Semua Cagar Budaya ini telah dibatasi dengan untuk memudahkan pihaknya melakukan pembugaran.
"Sementara ini, cuma dibatasi pagar karena lahan masih milik perusahaan," ujarnya.
Ia menjelaskan Cagar Budaya yang berada dalam kawasan perusahaan ini riwayat penemuannya sudah sejak tahun 820.
Namun, penetapan kawasan Cagar Budaya ini terbit pada tahun 2013 dan Sistem Zonasinya terbit di tahun 2023.
"Saat ini Kita ikuti aturan yang ada dalam sistem Zonasi terkait dengan izin perusahaan yang ada disini. Sedangkan untuk pembugaran Candi hanya dalam pagar ini saja," jelasnya.
Sementara itu, dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi mengambil sejumlah sampel dari aktivitas stockpile batubara.