JAKARTA- Mantan sukarelawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 Jay Octa mengharapkan semua pihak mendukung Presiden Prabowo Subianto menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, ada warisan persoalan di birokrasi yang tidak tuntas di pemerintahan Jokowi pada 2014-2019 dan 2019-2024 sehingga menjadi pekerjaan besar bagi Prabowo.
Jay menyatakan semestinya birokrasi bisa bekerja cekatan dalam melayani masyarakat, adaptif, produktif, kompetitif, dan inovatif.
“Nah, itu semua belum tercapai sampai pemerintahan Jokowi berakhir sehingga menjadi isu krusial sampai saat ini," ujar Jay di Jakarta.
Kepala sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 itu mengungkapkan hingga saat ini masih ada pejabat yang menjadi hambatan dalam pembangunan.
Menurut Jay, banyak pejabat berkinerja buruk justru memproleh jabatan bukan karena profesionalitas. "Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik. Ada juga yang berkarier karena kedekatan dengan atasan, tidak profesional,” tuturnya.
Jay mengaku menemukan pejabat yang sudah lima tahun menempati jabatan tertentu tanpa diganti. Menurut dia, rotasi maupun mutasi di birokrasi merupakan hal penting untuk menunjang program-program pemerintahan.
Selain itu, Jay juga mendapati pejabat di sejumlah kementerian yang tidak menindaklanjuti temuan ataupun rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, kondisi itu mencerminkan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan.
"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti, tetapi pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan," imbuhnya.
Oleh karena itu Jay menegaskan jajaran pemerintah di semua level seharusnya mampu menerjemahkan keinginan Prabowo untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Namun, dia juga mendorong Prabowo bertindak berani dalam membenahi dan meregenerasi birokrasi. "Presiden Prabowo harus melihat betul proses rekrutmen dan bidding (sistem pemilihan jabatan publik, red) di semua lembaga dan kementerian tanpa kecuali. Ada pejabat di birokrasi yang terus bertahan di jabatannya meski menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi," pungkasnya. (gwb)