SAROLANGUN- Dalam rangka menekan amgka penggangguran di Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun berencana akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Perlindungan Perkerja Migran (BPPM).
Tujuan agar para tenaga kerja di Sarolangun dapat dikirim ke luar Negeri.
Dari data yang ada, angka pengangguran di Kabupaten Sarolangun masih tinggi.
Dimana tahun 2023 lalu, tercatat 8,2 persen warga masuk dalam katagori pengangguran terbuka.
Hal itu, dibenarkan langsung oleh Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri, dimana menurutnya, pengangguran merupakan hal yang serius menjadi perhatian pemerintah.
BACA JUGA:Berjualan di Jalan Protokol Sarolangun, Satpol PP Tertibkan Durian Musiman
BACA JUGA:Memasuki Musim Penghujan, Sarolangun Siaga Banjir dan Longsor
Dirinya bersama Pemkab akan segera bekerja sama dengan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MB).
Dalam konteks mengirim tenaga kerja asal Sarolangun yang terampil ke luar negeri, agar dapat bekerja dan berpenghasilan yang layak.
"Bisa mengirim tenaga kerja kita ke luar Negeri. Saya mencoba berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2M) dan akan melakukan kerjasama MOU. Mereka siap memfasilitasi kita. Kita akan minta bantuan untuk membantu tenaga kerja kita yang butuh pekerjaan," terangnya.
BACA JUGA:10 Desa di Sarolangun Belum Cairkan ADD Tahap 4, Ini Datanya
BACA JUGA:Tekan Harga Cabai, Ini Permintaan Pj Bupati Kepada Warga Sarolangun
Dikatakannya, dalam hal ini Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Sarolangun juga diminta harus lebih inovatif, dalam melakukan pelatihan kerja bagi warga Sarolangun.
"Kami menyarankan, untuk kondisi Sarolangun saat ini, pelatihan di bidang pertanian dan UMKM dinilai lebih tepat dilakukan, karena hal ini tentu dapat menyerap para tenaga kerja yang ada," pungkasnya. (*)