Gubernur Jambi mendorong agar jalan khusus terus berprogres. Soal target jalan khusus batu bara rampung 100 persen. Gubernur Jambi berharap secepatnya di tahun ini.
"Secepatnya, kalau bisa 2026 ini sudah clear semuanya. Karena kita butuh juga kan, batu bara mesti jalan juga," katanya.
Sementara itu, Wilson pimpinan PT. Putra Bulian Properti enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait kendala menahun perusahaan nya dan solusi percepatan jalan khusus yang digarapnya. Wilson hanya mempersilakan mengutip slide paparannya. Begitupun Jabar yang mendampingi Wilson dalam pertemuan tak menjawab pertanyaan Jambi Ekspres, ia menjanjikan wawancara lanjutan.
Wilson dalam paparan menyatakan dari total 94,3 km jalan khusus garapannya dengan 839 bidang lahan terdapat permasalahan, persoalan sejumlah sekitar 49 bidang lahan yang terdapat permasalahan.
"Permasalahannya harga tinggi dan penolakan pembebasan lahan. Di dalam kesempatan ini kami mengharapkan peran Pemerintah Provinsi Jambi dan daerah kabupaten/kota dalam penyelesaian, " sebutnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap persoalan yang dihadapi oleh para pengembang hampir sama, ketiganya terkendala pada beberapa titik lahan yang belum dibebaskan. Untuk PT IBP yang melakukan pembangunan jalan dengan trase Sarolangun-Tenam, Batanghari sepanjang 72 kilometer, terdapat 29 kilometer yang berada dalam kawasan hutan.
Pembebasan lahan diklaim sudah dapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Namun terdapat koperasi yang menguasai areal lahan tersebut, yakni Koperasi Alam Sakti. Pihak koperasi disebut enggan untuk mengizinkan pembangunan jalan khusus lantaran beririsan dengan jalan swadaya yang mereka gunakan.
Sementata PT PBP, yang menyambung pembangunan jalan khusus PT IBS dari Batanghari Muara Jambi sepanjang 94.3 kilometer mengaku terdapat 49 bidang lahan yang belum dibebaskan, paling banyak di wilayah Kabupaten Muarojambi. Beberapa pemilik lahan disebut mematok tarif tinggi.
Kemudian pihak PT SAS, dengan panjang pengerjaan 108 kilometer dari Sarolangun - Kota Jambi, mengaku bahwa terdapat 20.89 kilometer atau 13 persen dari lahan yang dibutuhkan, juga terkendala pembebasan lahan. Selain itu pihak PT SAS juga menyampaikan kendala mereka seperti konflik sosial yakni penolakan dari masyarakat terkait pembangunan underpass jalan khusus di wilayah Mendalo Darat, dan Aur Kenali serta TUKS-nya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jamni M. Hafiz Fattah secara tegas mempertanyakan progres pembangunan kepada pihak-pihak tiga perusahaan yang membangun jalan khsusu. Ia menyoroti berbagai tantangan yang hingga kini masih menghambat percepatan pembangunan jalan khusus batubara.
"Kita menanyakan kembali kepada pihak-pihak pengembang, semua pihak sudah menyampaikan tantangan yang saat ini harus segera diselesaikan. Saat ini memang terkendala dengan mayoritas pembebasan lahan seperti SHM yang tumpang tindih yang masuk kawasan," ujarnya.
Meski demikian, Hafiz Fattah menegaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek. Menurutnya, jalan khusus batubara merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.
"Adanya evaluasi ini agar dapat dilakukan percepatan, karena kita menyadari bahwa jalan khusus batubara ini sangat penting. Saya mengingatkan kembali kesadaran komitmen kita bersama bahwa harus menyelesaikan jalan khusus batubara di tahun ini," tegasnya.
Hafiz Fattah juga menilai, penyelesaian jalan khusus batubara akan membawa banyak keuntungan bagi Provinsi Jambi. Selain membuka lapangan kerja dan menyerap sumber daya manusia lokal, proyek ini diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia menyinggung persoalan kerusakan jalan umum yang selama ini dilintasi angkutan batubara. Salah satunya di ruas jalan dari kawasan Batang Hari hingga Simpang Tempino yang kerap mengalami kerusakan meski telah diperbaiki.
"Kita perbaiki tahun ini, tahun depan akan rusak lagi. Harapan kita ketika jalan khusus ini selesai, maka kualitas jalan dapat kita tata lagi dengan baik," pungkasnya. (*)