Belanja Negara Rp3.842 Triliun, DPR RI Sahkan RAPBN 2026

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 23 Sep 2025 - 21:16

Rapat Paripurna DPR ke-5 yang digelar di Jakarta, Selasa (23/9/2025) (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)--

Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN 2026 terbaru, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui kenaikan alokasi TKD menjadi Rp692,99 triliun, atau bertambah Rp43 triliun dari rancangan awal sebesar Rp649,9 triliun.

Adapun postur APBN 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara Rp3.153,58 triliun, belanja negara Rp3.842,72 triliun, keseimbangan primer Rp89,71 triliun, serta defisit Rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (ant)

belanja negara rp3.842 triliun, dpr ri sahkan rapbn 2026                            jakarta, jambiekspres.co-dpr ri bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2026.
 pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna dpr ke-5 di jakarta, selasa, yang dipimpin oleh ketua dpr ri puan maharani.
“apakah ruu apbn dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya puan kepada anggota dewan yang hadir.
“setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak.
kemudian, puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.
baca juga:dari rapbn hingga kampung haji, prabowo lantik 5 pejabat baru kabinet merah putih
baca juga:dpr setujui target defisit rapbn 2026 turun jadi 2,48-2,53 persen pdb
sebelum keputusan diambil, ketua badan anggaran (banggar) dpr ri said abdullah merinci postur apbn 2026 yang ditetapkan.
selain itu, said juga membacakan pendapat seluruh fraksi dpr ri yang menyatakan persetujuan terhadap rapbn 2026.
berdasarkan keputusan rapat, belanja negara pada 2026 ditetapkan sebesar rp3.842,72 triliun.
anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah rp692,99 triliun.
rinciannya, belanja kementerian/lembaga (k/l) mencapai rp1.510,55 triliun, sedangkan belanja non-k/l sebesar rp1.639,19 triliun.
sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (pnbp) rp459,2 triliun, dan hibah rp0,66 triliun.
dengan postur tersebut, rapbn 2026 diproyeksikan mengalami defisit rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (pdb).
keseimbangan primer dipatok sebesar rp89,71 triliun dan pembiayaan rp689,15 triliun.
dpr ri juga menyepakati sejumlah asumsi makro apbn 2026, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rp16.500 per dolar as.
kemudian pemerintah menyepakati suku bunga sbn 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah indonesia (icp) 70 dolar as per barel.
target lifting minyak ditetapkan 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
selain itu, rapbn 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan gini ratio 0,377-0,380.
indeks modal manusia dipatok 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta pendapatan nasional bruto (pnb) per kapita 5.520 dolar as.
pemerintah juga menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen.
menteri keuangan ri purbaya yudhi sadewa mengatakan alokasi belanja pemerintah untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun transfer ke daerah (tkd) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. 
belanja daerah itu dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (k/l) dengan skema yang disebut "tugas perbantuan". total alokasinya mencapai rp1.367 triliun.
“tugas perbantuan namanya. itu totalnya mencapai rp1.367 triliun. nah tahun lalu hanya rp900 triliun. sekarang rp1.367 triliun. jadi naiknya rp400 triliun, sebetulnya secara total (penyaluran) di daerah enggak berkurang,” kata purbaya dalam konferensi pers usai rapat paripurna dpr ri di jakarta, selasa.
skema tugas perbantuan merupakan mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah melalui k/l untuk melaksanakan program tertentu di wilayah daerah.
apabila tkd adalah dana yang langsung masuk ke kas pemerintah daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan daerah, maka tugas perbantuan adalah dana pusat yang disalurkan ke daerah untuk menjalankan program yang sudah ditentukan pusat.
meski demikian, purbaya mengakui pergeseran mekanisme tersebut bisa menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan program pembangunan.
maka dari itu, pemerintah pusat bakal terus memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan daerah dapat terserap dengan efektif.
“cuman kan tetap saja ketika pemerintah daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu seperti kemarin. tapi secara manfaat tidak kita kurangi. yang saya lakukan ke depan adalah memastikan rp1.367 triliun tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah,” ujar dia.
sebagaimana diketahui, dalam rapbn 2026 terbaru, pemerintah bersama badan anggaran (banggar) dpr telah menyetujui kenaikan alokasi tkd menjadi rp692,99 triliun, atau bertambah rp43 triliun dari rancangan awal sebesar rp649,9 triliun.
adapun postur apbn 2026 ditetapkan dengan pendapatan negara rp3.153,58 triliun, belanja negara rp3.842,72 triliun, keseimbangan primer rp89,71 triliun, serta defisit rp698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (pdb). (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 24 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan