TKD ke Pemprov Berkurang Rp 1, 5 Triliun, Gubernur Minta Tinjau Kembali Skema APBN

tkd ke pemprov berkurang rp 1, 5 triliun, gubernur minta tinjau kembali skema apbn jambi, jambiekspres.co - meski pemerintah pusat menyatakan adanya penambahan transfer ke daerah (tkd) sebanyak rp43 triliun, ternyata tak membuat anggaran apbd pemprov bertambah pada 2026. pasalnya, penambahan itu berdasarkan pagu yang telah dikurangi sebelumnya, sehingga anggaran daerah tak bertambah.  hal ini disampaikan sekretaris daerah provinsi jambi sudirman.  “jadi memang dari kebijakan pak menteri keuangan itu pengurangannya berkurang atau alokasi yang ditambah dihitung dari sebelumnya yang telah dikurangi, bukan berarti ditambah alokasinya. sehingga masing-masing daerah cukup signifikan juga," sebutnya.  sudirman menyampaikan bahwa semula pemerintah daerah memperkirakan pemangkasan dana transfer pusat hanya sekitar rp 1 triliun. namun kenyataannya, jumlah yang berkurang mencapai hampir rp1,5 triliun.  baca juga:tidak ada libur tambahan, asn dan tkd wajib masuk 8 april baca juga:rp318 m belanja pemprov tertunda akibat pengurangan tkd hingga efisiensi rasionalisasi anggaran “kondisi ini cukup dilematis, karena berdampak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan program daerah,” kata sekda sudirman.  untuk itu pemprov jambi telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini. salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melakukan pemotongan anggaran hingga 50 persen dari alokasi yang telah direncanakan.  “kami sudah bahas bersama tapd dan melaporkan ke pak gubernur. mau tidak mau, langkah konkret efisiensi harus diambil,” katanya. sementara untuk pemprov jambi sendiri secara total, pemangkasan di tingkat provinsi hampir mencapai rp 1,5 triliun. sementara daerah lain seperti tanjab barat lebih kurang rp 525 miliar.  meski demikian, pemerintah daerah tetap optimis untuk menghadapi efisiensi di tahun 2026 mendatang.  salah satu peluang pendapatan baru yang sedang dikaji oleh pemprov jambi, adalah partisipasi interest (pi). namun realisasi pendapatan pi kemungkinan baru bisa terlihat pada tahun 2026, dan itu pun belum akan langsung masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). sementara itu, gubernur jambi al haris mengatakan apbd mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik dari sektor pajak maupun lainnya. "namun kita harus tetap optimis. meski kecil, apbd ini harus kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pemanfaatannya bisa merata,” ungkap al haris. ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali skema apbn agar alokasi dana ke daerah lebih proporsional. “kita berharap pemerintah pusat kembali mengubah skema apbn,” ujarnya. (*)

Tag

• # gubernur jambi al haris respon penurunan apbd
• # apbn tidak proporsional untuk daerah
• # pi sebagai sumber pendapatan baru
• # sekda sudirman jelaskan pengurangan tkd
• # kebijakan keuangan daerah jambi
• # dampak pemotongan apbd daerah
• # pengurangan transfer ke daerah 2026
• # al haris minta tinjau skema apbn
• # tkd pemprov jambi berkurang
• # efisiensi anggaran pemprov jambi

Share

• 
• 
• 
• 
•