PBI BPJS Aktiv Otomatis, Masa Reaktivasi Selama 3 Bulan

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 10 Feb 2026 - 21:12

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Zuhdiar Laeis--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampailan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen penerima bantuan iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara otomatis dalam waktu tiga bulan.

"Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan," katanya, di RSUP dr Kariadi Semarang, Selasa.

Menurut dia, masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sambil dilakukan pemutakhiran dan verifikasi data peserta.

"Karena dalam tiga bulan ini akan benar-benar dicek. Nanti oleh Dinsos, oleh BPJS, juga oleh pemda. Apakah yang yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak?" katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa PBI diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Karena PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya. Kalau punya rumah listriknya Rp2.200 ya. pasti bukan PBI. Kalau punya kartu kredit limitnya Rp25.000.000 ya enggak cocok dapat PBI," katanya.

Melalui mekanisme tersebut, kata dia, masyarakat tidak perlu mengurus administrasi ulang secara mandiri karena direaktivasi secara otomatis.

"Jadi, enggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali. Tapi aktifnya ini tiga bulan," katanya.

Selama tiga bulan itu, ia mengatakan bahwa peserta yang memiliki penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Penyakit katastropik adalah penyakit kronis serius yang mengancam jiwa, memerlukan perawatan medis jangka panjang/intensif, dan berbiaya sangat tinggi

"Semua penyakit katastrofik, cuci darah, kemoterapi, talasemia, itu penyakit-penyakit yang kalau layanannya dihentikan bisa meninggal itu, otomatis direaktivasi dari pusat," katanya.

Ia menyebutkan jumlah peserta yang akan direaktivasi masih dalam tahap rekonsiliasi akhir, namun diperkirakan jumlahnya sekitar 110.000-120.000 peserta.

pbi bpjs aktiv otomatis, masa reaktivasi selama 3 bulan                            jakarta, jambiekspres.co-menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyampailan bahwa kepesertaan bpjs kesehatan pada segmen penerima bantuan iuran (pbi) yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara otomatis dalam waktu tiga bulan.
"semua masyarakat yang punya pbi kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan," katanya, di rsup dr kariadi semarang, selasa.
menurut dia, masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sambil dilakukan pemutakhiran dan verifikasi data peserta.
"karena dalam tiga bulan ini akan benar-benar dicek. nanti oleh dinsos, oleh bpjs, juga oleh pemda. apakah yang yang bersangkutan benar-benar kategori pbi atau tidak?" katanya.
baca juga:pemkab bungo hentikan pembayaran bpjs kesehatan bagi 65 ribu warga
baca juga:gandeng perguruan tinggi, bpjs kesehatan perkuat pemodelan aktuaria
ia mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa pbi diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"karena pbi ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya. kalau punya rumah listriknya rp2.200 ya. pasti bukan pbi. kalau punya kartu kredit limitnya rp25.000.000 ya enggak cocok dapat pbi," katanya.
melalui mekanisme tersebut, kata dia, masyarakat tidak perlu mengurus administrasi ulang secara mandiri karena direaktivasi secara otomatis.
"jadi, enggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali. tapi aktifnya ini tiga bulan," katanya.
selama tiga bulan itu, ia mengatakan bahwa peserta yang memiliki penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
penyakit katastropik adalah penyakit kronis serius yang mengancam jiwa, memerlukan perawatan medis jangka panjang/intensif, dan berbiaya sangat tinggi
"semua penyakit katastrofik, cuci darah, kemoterapi, talasemia, itu penyakit-penyakit yang kalau layanannya dihentikan bisa meninggal itu, otomatis direaktivasi dari pusat," katanya.
ia menyebutkan jumlah peserta yang akan direaktivasi masih dalam tahap rekonsiliasi akhir, namun diperkirakan jumlahnya sekitar 110.000-120.000 peserta.
"angkanya yang kami lihat kemarin kemarin sedang direkonsiliasi terakhir ada di kisaran 110-120.000-an," katanya.
ia menegaskan bahwa pemerintah memastikan biaya pelayanan kesehatan tetap dijamin dan akan dibayarkan oleh bpjs selama proses reaktivasi berlangsung.
"nanti akan dibayar oleh bpjs karena kita sudah setuju bahwa pemerintah melalui kementerian sosial akan membayar bpjs untuk yang direaktivasi otomatis ini," katanya.
selain itu, bpjs kesehatan juga diberi waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak perubahan status kepesertaan agar proses transisi berjalan lancar.
sementara itu, anggota komisi viii dpr ri selly andriany gantina menilai persoalan kepesertaan penerima bantuan iuran (pbi) bpjs kesehatan dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola data tunggal sosial ekonomi nasional (dtsen) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.
“persoalan pbi bpjs kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran,” kata selly dalam keterangannya di jakarta, selasa.
selly menegaskan bahwa dtsen kerap disalahpahami sebagai data milik tunggal kementerian sosial.
padahal, menurutnya, data tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, dengan badan pusat statistik (bps) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengolahan dan penetapan desil kesejahteraan.
“kemensos itu mengumpulkan data mentah di lapangan, tetapi yang mengolah dan menentukan desil 1 sampai 10 adalah bps. jadi jangan selalu menyalahkan satu pihak saja, karena ini sistem yang saling terkait,” ujarnya.
ia menilai lemahnya sinkronisasi dan mekanisme pemutakhiran data menjadi penyebab utama munculnya berbagai keluhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan penyakit kronis yang tiba-tiba kehilangan status pbi.
“bayangkan orang sedang sakit berat, tiba-tiba kartunya nonaktif. ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata selly.
selly juga menyoroti belum optimalnya mekanisme uji sanggah dalam dtsen.
menurutnya, masyarakat sering kali kesulitan mengajukan keberatan ketika datanya dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
“uji sanggah itu seharusnya mudah, cepat, dan transparan. kalau prosesnya berbelit, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” katanya.
oleh karena itu, komisi viii dpr ri mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dtsen, termasuk memperjelas peran masing-masing kementerian dan lembaga.
selly menyebut, dpr juga tengah mendorong revisi undang-undang satu data indonesia dan undang-undang statistik untuk memperkuat posisi bps serta memastikan integrasi data berjalan lebih akurat.
“kalau datanya rapi dan terintegrasi, maka persoalan pbi bpjs kesehatan tidak akan terus berulang. negara harus hadir memastikan bahwa kebijakan berbasis data benar-benar melindungi kelompok paling rentan,” ujar politisi asal dapil jawa barat viii.
ke depan, selly menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara kemensos, bps, bpjs kesehatan, serta pemerintah daerah.
menurutnya, tanpa perbaikan data yang serius, program jaminan sosial berpotensi terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“kami di komisi viii akan terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem ini. jangan sampai persoalan data membuat masyarakat kehilangan hak atas layanan kesehatan,” tuturnya. (ant)