PPDB 2025/2026 Semakin Kompetitif, Komisi X DPR Soroti Minimnya Daya Dukung Pendidikan

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 01 Jul 2025 - 20:07

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian--

Misalnya, dengan menyesuaikan komposisi kuota untuk jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi berdasarkan kondisi lokal masing-masing daerah.

Di sisi lain, keresahan masyarakat terhadap sistem PPDB masih nyata. Seorang wali murid asal Kota Bukittinggi, Asna, mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan dengan lebih terbuka dan bebas dari praktik curang.

Ia juga meminta agar dinas pendidikan benar-benar memperhatikan nasib anak-anak yang kesulitan mendapatkan sekolah, terutama di wilayah dengan jumlah sekolah negeri yang terbatas.

“Kami hanya ingin prosesnya transparan, tidak ada titipan atau permainan. Kami berharap dinas terkait lebih peduli pada kebutuhan anak-anak untuk melanjutkan sekolah,” ujarnya.

Asna juga berharap agar sistem PPDB lebih memperhatikan realitas sosial masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak alternatif pendidikan selain sekolah negeri.

Pelaksanaan PPDB setiap tahunnya kerap menjadi cerminan nyata dari persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional: keterbatasan daya tampung, ketimpangan kualitas sekolah, serta kesenjangan informasi dan akses.

Untuk itu, Hetifah menyimpulkan bahwa transformasi sistem pendidikan nasional harus menyentuh dua sisi: perbaikan regulasi dan perluasan kapasitas layanan pendidikan.

Tanpa kedua hal itu, sistem PPDB akan terus menjadi ajang “perlombaan” yang menimbulkan tekanan, kecurangan, dan ketidakadilan.

“Kami tidak ingin PPDB menjadi trauma tahunan bagi para orang tua dan anak-anak. Solusinya bukan sekadar di aturan, tapi juga pada keberanian kita memperluas akses dan meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkas Hetifah. (*)

ppdb 2025/2026 semakin kompetitif, komisi x dpr soroti minimnya daya dukung pendidikan                            padang, jambiekspres.co–ketua komisi x dpr ri, hetifah sjaifudian, menyoroti meningkatnya tingkat kompetisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2025/2026.
menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari terbatasnya daya dukung pendidikan yang tersedia, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas sekolah, hingga peran masyarakat dalam mendukung sistem pendidikan yang adil dan merata.
dalam kunjungannya ke padang, sumatera barat, selasa (1/7), hetifah menyatakan bahwa keterbatasan jumlah sekolah unggulan serta minimnya fasilitas pendidikan berkualitas masih menjadi akar permasalahan utama yang menyebabkan pelaksanaan ppdb di berbagai daerah menjadi sangat kompetitif—bahkan diwarnai praktik-praktik curang oleh oknum tertentu.
“persaingan dalam ppdb bukan semata karena sistemnya yang buruk, tetapi karena daya dukung yang terlalu sedikit. baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat perlu memperbesar kapasitasnya agar tekanan ini tidak terus terjadi setiap tahun,” tegas hetifah.
hetifah menekankan bahwa implementasi ppdb yang bersih dan adil tidak cukup hanya dengan adanya regulasi.
meskipun aturan ppdb nasional telah dirancang dengan tujuan pemerataan, pada praktiknya masih terjadi pelanggaran.
karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan pelaksanaan ppdb berjalan sesuai semangat keadilan.
“regulasi ppdb sudah ada dan cukup jelas. tapi dalam pelaksanaan, harus ada pengawasan kuat dari masyarakat. semua pihak, mulai dari dinas pendidikan hingga orang tua, harus berani menolak praktik-praktik manipulatif,” lanjutnya.
ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjamin ketersediaan layanan pendidikan yang merata.
menurutnya, selama akses terhadap pendidikan berkualitas masih timpang antara satu wilayah dengan wilayah lain, maka tekanan dalam ppdb akan terus tinggi.
komisi x dpr ri yang membidangi pendidikan, kata hetifah, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ppdb di setiap daerah pemilihan.
ia mengingatkan bahwa tugas anggota legislatif tidak hanya berhenti pada pembuatan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara benar di lapangan.
“setiap anggota komisi x dpr punya tanggung jawab untuk mengawasi langsung bagaimana ppdb dijalankan di daerah pemilihannya. kalau ditemukan ketimpangan atau pelanggaran, kami siap tindak lanjuti,” ucap hetifah.
ia juga menyebut bahwa pemerintah telah mencoba menyesuaikan sistem zonasi dan jalur prestasi sesuai dengan karakteristik daerah.
misalnya, dengan menyesuaikan komposisi kuota untuk jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi berdasarkan kondisi lokal masing-masing daerah.
di sisi lain, keresahan masyarakat terhadap sistem ppdb masih nyata. seorang wali murid asal kota bukittinggi, asna, mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan ppdb tahun ini berjalan dengan lebih terbuka dan bebas dari praktik curang.
ia juga meminta agar dinas pendidikan benar-benar memperhatikan nasib anak-anak yang kesulitan mendapatkan sekolah, terutama di wilayah dengan jumlah sekolah negeri yang terbatas.
“kami hanya ingin prosesnya transparan, tidak ada titipan atau permainan. kami berharap dinas terkait lebih peduli pada kebutuhan anak-anak untuk melanjutkan sekolah,” ujarnya.
asna juga berharap agar sistem ppdb lebih memperhatikan realitas sosial masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak alternatif pendidikan selain sekolah negeri.
pelaksanaan ppdb setiap tahunnya kerap menjadi cerminan nyata dari persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional: keterbatasan daya tampung, ketimpangan kualitas sekolah, serta kesenjangan informasi dan akses.
untuk itu, hetifah menyimpulkan bahwa transformasi sistem pendidikan nasional harus menyentuh dua sisi: perbaikan regulasi dan perluasan kapasitas layanan pendidikan.
tanpa kedua hal itu, sistem ppdb akan terus menjadi ajang “perlombaan” yang menimbulkan tekanan, kecurangan, dan ketidakadilan.
“kami tidak ingin ppdb menjadi trauma tahunan bagi para orang tua dan anak-anak. solusinya bukan sekadar di aturan, tapi juga pada keberanian kita memperluas akses dan meratakan kualitas pendidikan di seluruh indonesia,” pungkas hetifah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 02 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan