Temuan Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Disdik Dinilai Tak Serius Urus Pendidikan

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Kamis , 25 Jul 2024 - 08:31

Ketua Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pansus PPDB DPRD Kota Jambi terus bergulir. Saat ini sudah mengerucut dalam tahap kesimpulan.

Ketua Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Abdullah Tha'if mengatakan, dari temuan pansus dipastikan dalam penjaringan PPDB ada juknis yang tidak tepat.

Dalam juknis PPDB ada pembagian daerah untuk zonasi. Tapi ada beberapa sekolah yang zonasinya terlalu gemuk sehingga banyak calon siswa yang tidak tertampung.

"Jadi banyak yang tidak bisa masuk, sementara calon siswa dalam aturan terbaru hanya boleh daftar satu sekolah, kalau tidak terjaring pada zonasi tersebut bagaimana mereka mau sekolah lagi," kata Tha'if.

Tha'if mencontohkan, seperti di SMP Negeri 17 Kota Jambi, lokasi sekolah sudah sempit dan muridnya banyak.

"Kita sudah keliling ke sekolah-sekolah. Sebenarnya brand sekolah favorit ini tidak ada lagi. Kita lihat peminat sekolah rata lewat zonasi, cuma zonasi ini cara baginya belum tepat," imbuhnya.

"Juknisnya ini harus ditinjau kembali," ujarnya.

Thaif tidak mengungkapkan temuan lainnya dari kerja pansus. Namun Ia mengaku mendengar isu adanya pungutan terkait PPDB. Hanya saja pansus tidak menerima langsung laporan dari masyarakat.

"Sampai hari ini tidak ada laporan masyarakat, kalau ada yang lapor akan kita tinjau. Cuma ada satu sekolah yang sudah viral terkait pungutan, itu kita minta pemkot Jambi cepat mengambil sikap, supaya tidak terjadi lagi," tuturnya.

Persoalan PPDB ini selalu berulang setiap tahun, Thaif menilai pemerintah Kota Jambi khususnya Dinas Pendidikan tidak serius dalam mengurus pendidikan di Kota Jambi.

"Problem cuma satu kekurangan ruang belajar. Dalam aturan baru rombel cuma boleh maksimal 11, sementara sekolah baru tidak dibuat. Sisi lain pertumbuhan penduduk ini beda, bergeser terus," imbuhnya.

Mengenai pemalsuan dokumen dalam rekrutmen PPDB ini, Thaif juga mengaku tidak melihat secara langsung, namun, Ia mengaku kemungkinan itu ada.

temuan pansus ppdb dprd kota jambi, disdik dinilai tak serius urus pendidikan                             jambi, jambiekspres.co - pansus ppdb dprd kota jambi terus bergulir. saat ini sudah mengerucut dalam tahap kesimpulan. 
ketua pansus ppdb dprd kota jambi, abdullah tha'if mengatakan, dari temuan pansus dipastikan dalam penjaringan ppdb ada juknis yang tidak tepat. 
dalam juknis ppdb ada pembagian daerah untuk zonasi. tapi ada beberapa sekolah yang zonasinya terlalu gemuk sehingga banyak calon siswa yang tidak tertampung. 
"jadi banyak yang tidak bisa masuk, sementara calon siswa dalam aturan terbaru hanya boleh daftar satu sekolah, kalau tidak terjaring pada zonasi tersebut bagaimana mereka mau sekolah lagi," kata tha'if. 
baca juga:pemkab batanghari usulkan dua kecamatan sebagai wilayah upr komoditas ikan
baca juga:man ic jambi galang kesadaran guru dan tendik dengan program ramah anak
tha'if mencontohkan, seperti di smp negeri 17 kota jambi, lokasi sekolah sudah sempit dan muridnya banyak.
"kita sudah keliling ke sekolah-sekolah. sebenarnya brand sekolah favorit ini tidak ada lagi. kita lihat peminat sekolah rata lewat zonasi, cuma zonasi ini cara baginya belum tepat," imbuhnya. 
"juknisnya ini harus ditinjau kembali," ujarnya. 
thaif tidak mengungkapkan temuan lainnya dari kerja pansus. namun ia mengaku mendengar isu adanya pungutan terkait ppdb. hanya saja pansus tidak menerima langsung laporan dari masyarakat. 
"sampai hari ini tidak ada laporan masyarakat, kalau ada yang lapor akan kita tinjau. cuma ada satu sekolah yang sudah viral terkait pungutan, itu kita minta pemkot jambi cepat mengambil sikap, supaya tidak terjadi lagi," tuturnya. 
persoalan ppdb ini selalu berulang setiap tahun, thaif menilai pemerintah kota jambi khususnya dinas pendidikan tidak serius dalam mengurus pendidikan di kota jambi. 
"problem cuma satu kekurangan ruang belajar. dalam aturan baru rombel cuma boleh maksimal 11, sementara sekolah baru tidak dibuat. sisi lain pertumbuhan penduduk ini beda, bergeser terus," imbuhnya. 
mengenai pemalsuan dokumen dalam rekrutmen ppdb ini, thaif juga mengaku tidak melihat secara langsung, namun, ia mengaku kemungkinan itu ada. 
"tidak menutup kemungkinan itu ada, seperti jalur prestasi. tapi jalur prestasi dan afirmasi ini kurang minat, karena minimnya sosialisasi dari diknas," pungkasnya. (*)