Paripurna DPRD Kota Jambi Belangsung Khidmat

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 24 Jul 2024 - 20:31

Suasana Paripurna di DPRD Kota Jambi.--

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan acuan bagi kepala daerah terpilih dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah setiap lima tahunnya.

Dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

Pj Walikota Jambi (kiri) dan pimpinan DPRD Kota Jambi saat Paripurna.--

Berikutnya, dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang dimulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Penyempurnaan Rancangan RPJPD, Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Jambi dan Musrenbang Rancangan Akhir RPJPD, Harmonisasi Ranperda dengan Kementerian Hukum dan HAM hingga penyampaian Ranperda kepada DPRD, telah melalui proses dan tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

"Mengingat waktu yang terbatas ini kami hanya menginformasikan secara umum terkait dengan materi/substansi Ranperda RPJPD ini. Dokumen ranperda RPJPD ini disusun terdiri dari 6 (enam) BAB. Masing-masing BAB memiliki substansinya sendiri-sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh," jelasnya.

Sementara, dalam paripurna pandangan Fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Jambi Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, Rabu (24/7/2024), Jubir Fraksi PKS, Zayadi mengatakan, pihaknya belum melihat peningkatan pelayanan pihak Bank 9 Jambi terhadap masyarakat sebagai nasabah.

"Harus mendorong kebijakan bank untuk mendukung sektor usaha ril, seperti koperasi, UMKM, industri kecil, dan industri kreatif yangg ada. Kami nanti akan meminta data ke Bank 9 Jambi, seberapa besar kredit yang sudah disalurkan ke sektor ril itu," katanya.

Zayadi mempertanyakan kinerja Bank 9 Jambi selama ini. Ia membandingkannya dengan bank daerah lain yang dinilai lebih kreatif dan punya banyak inovasi.

"Bank Jambi perlu banyak belajar dari bank daerah lain, jangan itu - itu saja. Selama ini kami melihat banyak penyaluran adana untuk sektor konsumtif. Misalnya pinjaman untuk pegawai," jelasnya.

Jubir Fraksi Golkar, Kemas Faried mempertanyakan se penting apa penyertaan modal kepada Bank 9 Jambi itu.

"Apakah harus dilakukan? Sebab kami menilai sejauh ini bank 9 Jambi belum merepresentasikan kebanggaan bagi masyarakat Jambi khususnya Kota Jambi," jelasnya.

Kata Faried, seharusnya keberadaan Bank Jambi bisa mensupport optimalisasi pendapatan daerah.

Dirinya mengambil contoh penarikan retribusi parkir di kota Jambi masih menggunakan cara-cara konvensional, sehingga berpeluang terjadi banyaknya kebocoran. Dia meminta kepada pemerintah kota Jambi agar menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan bank 9 Jambi.

"Tidak hanya bicara soal deviden, tapi bagaimana Bank Jambi bisa men-support koperasi, UMKM, industri kecil dan lainnya," katanya.

Faried juga mengatakan jika bank Jambi merupakan bank manja.

paripurna dprd kota jambi belangsung khidmat                            ranperda perubahan atas peraturan daerah kota jambi nomor 2 tahun 2022
jambi, jambiekspres.co- penjabat wali kota jambi, sri purwaningsih menyampaikan pengantar ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota jambi nomor 2 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kota kambi pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jambi; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota jambi 2025-2045. hal itu disampaikannya pada rapat paripurna di gedung dprd kota jambi yang digelar pada selasa (23/7/2024).
sri mengatakan, berkaitan dengan ranperda penyertaan modal pemerintah daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
penyerahan pengantara raperda perubahan atas peraturan daerah kota jambi nomor 2 tahun 2022.--
bank pembangunan daerah jambi merupakan salah satu badan usaha milik daerah (bumd) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi jambi, pemerintah kabupaten / kota di provinsi jambi, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (pad) berupa dividen, termasuk bagi pemerintah daerah kota jambi.
selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah kota jambi perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal yang juga memberikan kontribusi sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan (ojk) republik indonesia nomor 12/pojk.03/2020 tanggal 17 maret 2020 tentang konsolidasi bank umum pada pasal 8 menyebutkan bahwa, bagi bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit rp3 triliun paling lambat tanggal 31 desember 2024.
pj walikota jambi sri purwaningsih saat paripurna.--
baca juga:xl axiata peduli penyandang disabilitas
baca juga:bupati bungo canangkan pekan imunisasi nasional polio 2024
"dapat kami sampaikan bahwa, kondisi modal yang telah disetor pemerintah kota jambi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar rp65 miliar dari kewajiban yang sebesar rp114 miliar, sehingga terdapat kekurangan setor sebesar rp49 miliar," katanya. 
manfaat yang didapatkan dari penyertaan modal tersebut kata sri, berupa dividen yang masuk dalam komponen pad setiap tahunnya. 
untuk apbd tahun 2022 sampai 2024, dividen yang didapatkan berkisar rp10,5 miliar lebih sampai dengan rp10,6 miliar lebih, sedangkan dalam rancangan apbd 2025 kita mendapatkan dividen sebesar rp11,2 miliar lebih.
paripurna di dprd kota jambi.--
selanjutnya, sri juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap anggota dprd kota jambi yang telah mengagendakan rapat paripurna penetapan ranperda diluar propemperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, hal ini merupakan langkah percepatan dalam tahapan pembahasan ranperda rpjpd kota jambi tahun 2025-2045.
rpjpd merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan acuan bagi kepala daerah terpilih dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah setiap lima tahunnya. 
dokumen rpjpd kota jambi tahun 2025-2045 telah mempedomani rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjpn) dan rpjpd provinsi jambi tahun 2025-2045.
pj walikota jambi (kiri) dan pimpinan dprd kota jambi saat paripurna.--
berikutnya, dalam proses penyusunan dokumen rpjpd kota jambi tahun 2025-2045 yang dimulai dari forum konsultasi publik rancangan awal rpjpd, penyempurnaan rancangan rpjpd, penyelarasan dengan rpjpd provinsi jambi dan musrenbang rancangan akhir rpjpd, harmonisasi ranperda dengan kementerian hukum dan ham hingga penyampaian ranperda kepada dprd, telah melalui proses dan tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam permendagri nomor 86 tahun 2017, instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) dan surat edaran bersama menteri dalam negeri dan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala bapenas nomor 1 tahun 2024 tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045.
"mengingat waktu yang terbatas ini kami hanya menginformasikan secara umum terkait dengan materi/substansi ranperda rpjpd ini. dokumen ranperda rpjpd ini disusun terdiri dari 6 (enam) bab. masing-masing bab memiliki substansinya sendiri-sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh," jelasnya.
sementara, dalam paripurna pandangan fraksi terhadap  ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kota jambi nomor 2 tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kota jambi pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jambi, rabu (24/7/2024), jubir fraksi pks, zayadi mengatakan, pihaknya belum melihat peningkatan pelayanan pihak bank 9 jambi terhadap masyarakat sebagai nasabah.
"harus mendorong kebijakan bank untuk mendukung sektor usaha ril, seperti koperasi, umkm, industri kecil, dan industri kreatif yangg ada. kami nanti akan meminta data ke bank 9 jambi, seberapa besar kredit yang sudah disalurkan ke sektor ril itu," katanya.
zayadi mempertanyakan kinerja bank 9 jambi selama ini. ia membandingkannya dengan bank daerah lain yang dinilai lebih kreatif dan punya banyak inovasi. 
"bank jambi perlu banyak belajar dari bank daerah lain, jangan itu - itu saja. selama ini kami melihat banyak penyaluran adana untuk sektor konsumtif. misalnya pinjaman untuk pegawai," jelasnya.
jubir fraksi golkar, kemas faried mempertanyakan se penting apa penyertaan modal kepada bank 9 jambi itu. 
"apakah harus dilakukan? sebab kami menilai sejauh ini bank 9 jambi belum merepresentasikan kebanggaan bagi masyarakat jambi khususnya kota jambi," jelasnya.
kata faried, seharusnya keberadaan bank jambi bisa mensupport optimalisasi pendapatan daerah.
dirinya mengambil contoh penarikan retribusi parkir di kota jambi masih menggunakan cara-cara konvensional, sehingga berpeluang terjadi banyaknya kebocoran. dia meminta kepada pemerintah kota jambi agar menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan bank 9 jambi.
"tidak hanya bicara soal deviden, tapi bagaimana bank jambi bisa men-support koperasi, umkm, industri kecil dan lainnya," katanya.
faried juga mengatakan jika bank jambi merupakan bank manja.
"mohon maaf saya katakan seperti itu, karena tidak ada rasa representasi kami sebagai orang jambi membanggakan bank tersebut. tidak dengan kota-kota besar yang lain yang bank daerahnya mensuport pendapatan daerahnya," jelasnya.
jubir fraksi demokrat kebangsaan, abdullah thaif mengatakan penyertaan modal ini sebenarnya bukan kehendak dari dprd.
"tapi permintaan dari bank 9 jambi, bahwa mereka harus memenuhi modal mereka, karena ada aturan dari ojk. untuk itu karena bank ini pelat merah dan kita salah satu pemilik modal, maka harus dipenuhi. itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja," ujarnya.
akan tetapi pihaknya meminta kepada bank tersebut supaya bisa mengakomodir umkm umkm di kota jambi.
"karena masyarakat kita sekarang ini lagi susah, untuk itu kita minta starup - starup banyak mulai tumbuh itu di dukung. tak lepas dari itu kita minta pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan. selama ini mereka itu ada tapi mati segan hidup tak mau," pungkasnya. (*)