Dewan Minta Pokir Tak Dihapus

Pemprov Terbitkan SE Penundaan Belanja Tak Perioritas

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Fadli Sudria meminta agar pokok pikiran (Pokir) bisa tetap direalisasikan pada APBD Murni 2024 ini. Pasalnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Edaran terkait penundaan belanja tak prioritas. Yang artinya, dilakukan penghematan anggaran (refocusing) di OPD Pemprov Jambi.  

Hal itu disampaikan Fadli saat rapat paripurna DPRD pada Kamis (1/8/2024). Disampaikan Fadli, pokok pikiran yang telah dituangkan masih banyak yang belum terealisasi sedangkan saat ini ada surat edaran penundaan belanja tak prioritas.

"Melalui forum yang terhormat ini, saya mohon kepada pak Gubernur, agar yang tidak prioritas disini yang lain (kecuali Pokir, red). Tapi yang jadi Pokir dewan kami minta menjadi prioritas utama dan tak lagi dikunci SIPD nya," akunya. 

Fadli mencontohkan, Pokir yang menurutnya harus dilakukan seperti dirinya di Kabupaten Kerinci.

BACA JUGA:Kekeringan, Masyarakat Butuh Pasokan Air Bersih

BACA JUGA:Kuping Trump

"Seperti masalah (jalan) renah pemetik Rp1,5 Miliar  sampai saat ini belum terealisasi. Padahal janji kami dengan 4 desa masyarakat renah pemetik, tahun ini segera direalisasikan, sementara PUPR dalam hal ini alkal belum bekerja," ucapnya. 

Padahal kata Dia, semua surat menyurat administrasi sudah selesai. Tak hanya itu, Fadli menyebut Pokir dewan seperti masjid, pesantren dan alat pertanian juga masih belum terealisasi dengan Dinas Pertanian.

"Kenapa belum berjalan karena ada SE padahal ini sudah pokok pikiran kami. Saya sendiri dari fraksi PAN sudah janji (salurkan) anak kulit manis di Kabupaten Kerinci," sebut Fadli.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris menyatakan surat edaran dibuat agar  agar OPD bisa memilih paket yang diluncurkan. Prinsipnya agar pekerjaan bisa dibayarkan nantinya. 

"Karena defisit dalam, agar OPD selektif untuk memilahnya, dan mudah-mudahan semua tercover," katanya.

"Saya sebagai gubernur ingin dicover semua, agar selektif ditingkat semua. Agar tercover baik. Saya sudah bilang ke OPD agar Pokir dewan diutamakan," terang Al Haris. 

Sebelumnya Pemprov menerbitkan Surat Edaran (SE) Penundaan Belanja Tak Prioritas yang di tandatangani Gubernur Jambi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada 10 Juli lalu. Bernomor 1/SE/TAPD/VII/2024.