Rapat Koordinasi Daerah TPAKD Provinsi Jambi Tahun 2024 OJK Provinsi Jambi

OJK Provinsi Jambi kembali melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi tahun 2024. Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata dalam sambutnnya mengatakan, TPAKD merupakan satu hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian bersama, karena dengan terbukanya akses keuangan daerah, maka diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

"Ini seiring dengan kebijakan kantor pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang muaranya akan memperkuat ekonomi nasional. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terpusat disatu daerah tertentu saja, tapi bisa dinikmati didaerah-daerah lain," jelas Kepala OJK provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata kemarin (6/8).

Dikatakannya, dalam membuka akses keuangan di Provinsi Jambi, maka dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemprov, Pemkab/Pemkot, instansi vertikal, Bank Indonesia, DJPb hingga Industri Jasa Keuangan, terlebih keberadaan TPAKD merupakan wadah strategis untuk berkolaborasi dalam meningkatkan akses keuangan dan inklusi keuangan, yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

"TPAKD Provinsi Jambi dibentuk pada tahun 2016 silam disusul dengan TPAKD Kabupaten Kerinci. pada tahun 2017, dan sejak tahun 2021 TPAKD di Provinsi Jambi sudah terbentuk keseluruhan di Kabupaten/Kota, program-program yang dicanangkan hingga saat ini telah berjalan," ujarnya.

Menurutnya terdapat 4 pilar program TPAKD yang dapat dijalankan oleh masing-masing tim TPAKD . Pertama, optimalisasi produk dan jasa layanan yang dimiliki industri jasa keuangan, contohnya dari sisi kredit ada produk KUR dan kredit anti rentenir, dari sisi tabungan kejar atau satu rekening satu pelajar,dengan meminta partisipasi pemerintah agar pelajar memiliki rekening, dari sisi asuransi terdapat asuransi tani, ternak sapi dan nelayan, dari pasar modal bagaimana Pemerintah berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi denganprogram  Jambi Besamo, untuk edukasi kepada masyarakat agar masyarakat Jambi berinvestasi dipasar modal, lalu progarm pengembangan infrastruktur bagi seluruh masyarakat contohnya dengan dibentuk bank wakaf mikro.

“Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan formal, bisa penyediaan pendaan milik bank wakaf mikro, kelebihnyya memberikan kredit tanpa harus mengembalikan bunga, cukup pokoknya saja, dari sisi infrastruktur program Laku Pandai, perpanjangan tangan dari perbankan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tanpa harus membuka kantor, cukup memilih agen yang bersifat perseorangan atau badan hukum untuk jadi perwakilan bank disuatu wilayah yang sulit terjangkau.

"Kemudian, program edukasi dan literasi keuangan, banyak sekarang kasus ilegal seperti pinjaman ilegal, investasi ilegal, judi online. Peran TPAKD sangat penting dalam memberikan edukasi ke masyarakat, agar masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan yang bersifat ilegal tersebut. Terakhir adalah program tematik atau pendampingan, mencoba menggali kekuatan ekonomi yang ada dimasing-masing daerah, untuk dikembangkan lebih lanjut, yang nantinya mampu meningkatkan PAD daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk dapat menekan laju inflasi," paparnya.

Meskipun demikian perjalanan TPAKD juga menghadapi beberapa rintangan, yakni masih rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan inklusi keuangan, keaktifan dari masing-masing TPAKD  masing-masing daerah masih kurang, dan infratstruktur dalam hal ini jaringan internet yang kurang memadai.

"Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, kami disini mencoba untuk merangkul berkolaborasi dengan semua pihak mulai dari Pemprov, Pemkab/Pemkot, instansi vertikal seperti OJK, BI, DJPb, BPS, serta industri jasa keuangan mencari terobosan apa yang bisa bermanfaat bagi peningkatan ekonomi di Provinsi Jambi," harapnya.