57 Anggota DPR Terpilih Terancam Batal Dilantik, Ternyata Ini Penyebabnya

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 10 Sep 2024 - 21:36

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika menggelar konferensi pers dalam sebuah kegiatan.--

Karena itu, KPK mengimbau agar seluruh caleg terpilih dapat segera melengkapi LHKPN-nya agar tidak menghambat proses pelantikan.

Lebih lanjut, Pahala mengatakan, anggota DPR/DPRD/DPD terpilih dapat melaporkan hartanya secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id atau datang ke layanan khusus pelaporan LHKPN calon legislatif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

KPK bakal memverifikasi setiap laporan dan jika sudah dinyatakan lengkap akan diterbitkan tanda terimanya.

Tanda terima ini menjadi penting, karena menurut Surat Edaran KPU Nomor: 1262/PL.01.9-SDFD/05/2024 serta Pasal 53 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, terkait pelaporan LHKPN untuk persiapan pelantikan.

"Menegaskan caleg terpilih wajib menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan dari KPK kepada KPU setempat, paling lambat 21 hari sebelum pelantikan," pungkasnya. (gwb)

57 anggota dpr terpilih terancam batal dilantik, ternyata ini penyebabnya                            jakarta, jambiekspres.co-sebanyak 57 anggota dpr ri terpilih belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk).
puluhan anggota dpr terpilih itu terancam batal dilantik, jika tidak menyerahkan bukti penyerahan lhkpn hingga 21 hari sebelum pelantikan pada 1 oktober 2024. 
"jika hingga batas waktu tersebut tanda terima belum diserahkan, caleg terpilih harus mengajukan bukti pelaporan lhkpn dan surat pernyataan kepada kpu provinsi atau kabupaten/kota," kata deputi pencegahan dan monitoring kpk, pahala nainggolan.
baca juga:55 anggota dprd provinsi jambi periode 2024-2029 resmi dilantik 
baca juga:pimpinan sementara dprd jambi akan segera kirimkan surat ke parpol untuk pimpinan definitif
"sedangkan, jika caleg terpilih tidak menyerahkan tanda terima, kpu tidak akan mencantumkan nama mereka dalam daftar calon terpilih untuk pelantikan," sambungnya.
berdasarkan catatan kpk hingga senin (9/9) siang, sebanyak 20.325 dari 20.463 anggota dpr/dprd/dpd terpilih telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan lhkpn atau mencapai 99,32 persen.
"data tersebut termasuk untuk caleg incumbent maupun non-incumbent, pada dpr ri, dpd ri, serta dprd provinsi/kabupaten/kota," ucap pahala. 
pahala mengutarakan, anggota dprd provinsi, kabupaten, dan kota terpilih menjadi kelompok paling patuh dengan tingkat pelaporan mencapai 99,72 persen.
menurutnya, dari total 19.731 caleg terpilih, 19.676 sudah melapor, sementara 55 lainnya belum. sementara, caleg terpilih untuk dpr mencapai persentase pelaporan sebesar 90,17 persen.
"dari 580 caleg terpilih, 523 di antaranya telah melaporkan lhkpn, sedangkan 57 lainnya belum melapor," ungkap pahala.
sedangkan, anggota dpd terpilih menjadi kelompok yang paling rendah memenuhi kewajiban pelaporan lhkpn, yakni sebesar 82,89 persen.
ia berujar, dari total 152 caleg terpilih, 126 sudah melapor dan 26 masih belum menyerahkan laporan harta kekayaannya.
sejumlah laporan yang diterima tersebut, kpk masih mendapatkan adanya laporan yang belum lengkap, yaitu pada 26 lhkpn anggota dpr terpilih, 10 lhkpn anggota dpd terpilih, dan 209 lhkpn anggota dprd terpilih.
karena itu, kpk mengimbau agar seluruh caleg terpilih dapat segera melengkapi lhkpn-nya agar tidak menghambat proses pelantikan.  
lebih lanjut, pahala mengatakan, anggota dpr/dprd/dpd terpilih dapat melaporkan hartanya secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id atau datang ke layanan khusus pelaporan lhkpn calon legislatif di gedung pusat edukasi antikorupsi. 
 kpk bakal memverifikasi setiap laporan dan jika sudah dinyatakan lengkap akan diterbitkan tanda terimanya.
tanda terima ini menjadi penting, karena menurut surat edaran kpu nomor: 1262/pl.01.9-sdfd/05/2024 serta pasal 53 pkpu nomor 6 tahun 2024, terkait pelaporan lhkpn untuk persiapan pelantikan.
"menegaskan caleg terpilih wajib menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan dari kpk kepada kpu setempat, paling lambat 21 hari sebelum pelantikan," pungkasnya. (gwb)