APBN Regional Jambi Picu Pertumbuhan Ekonomi
Ilustrasi APBN--
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp5.038,46 miliar atau terkontraksi sebesar 4,57% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023.
Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis PPh Non Migas sebesar 14,39% (y-o-y).
Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 Agustus 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp6,45 miliar atau sebesar 57,88% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp66,96 miliar atau sebesar 18,16% dari target.
Penurunan BK atas produk CPO lebih disebabkan penurunan harga referensi CPO & turunannya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp0,41 miliar yang berasal dari denda administrasi pelanggaran ketentuan Cukai Hasil Tembakau. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp621,52 miliar atau tumbuh 8,74% dari realisasi tahun 2023.
Pada bulan Agustus 2024 realisasi PNBP Lainnya tercatat sebesar Rp24,72 M. Capaian bulan Agustus 2024 adalah yang terendah selama 3 tahun terakhir, namun masih lebih tinggi dibanding Juni 2020-2021.
Penurunan tertinggi terjadi pada Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Bea Lelang, dan Pendapatan Pelayanan Pertahanan.
BACA JUGA:Prioritaskan Dibangun 2025 Sejumlah Pembangunan Fisik di Jambi Melalui APBN
BACA JUGA:Angka Besar RAPBN 2025 Harus Bawa Perubahan Untuk Rakyat
Meski demikian, terdapat beberapa pos PNBP Lainnya di bulan Agustus yang mengalami kenaikan seperti Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu.
PNBP BLU bulan Agustus 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp86,58 M merupakan capaian terbesar dalam 5 tahun terakhir.
Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan Poltekkes Jambi (BLU baru) dan Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha.
Capaian PNBP BLU bulan Agustus didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Rp73,87 M (oleh satker UIN STS Jambi, UNJA, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit Rp10,75 M (oleh satker RS Bratanata dan Rumkit Bhayangkara).
Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal.