Honorer BLUD RSRM Tak Masuk Database Tetap Bisa Ikut Tes PPPK Gelombang Kedua 17 November

Audiensi ini dilaksanakan, untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan Nakes RSUD Mattaher yang masih berstatus honorer.

"Mereka bekerja di RSUD dalam skema BLUD, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi PPPK," kata M Hafiz Fattah.

Dijelaskan Hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari Nakes ini untuk melihat apa ada celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh DPRD untuk dapat membantu para Nakes ini.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Jambi, Dirut RSUD dan juga perwakilan dari Nakes ini, secepatnya akan kita agendakan pertemuan bersama," tambahnya.

Politisi PAN ini menyebutkan sangat menghargai kerja keras Nakes RSUD Raden Mattaher, yang sudah mengabdi kepada masyarakat. Ada yang sudah mengabdi 15 tahun hingga 22 tahun.

"Nanti kita akan konsultasi ke Men-PANRB yang membuat aturan, sekaligus solusi-solusi yang dapat diberikan, harapan kita mudah-mudahan ada kelonggaran atau perubahan aturan yang dapat mengakomodir Nakes ini menjadi PPPK," tegasnya.

Pada hari yang sama, pagi harinya ratusan orang honorer RSUD Raden Mattaher Jambi melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut ketidakadilan dari manajemen Rumah sakit terhadap mereka. 

Mereka dianggap sebelah mata oleh manajemen Rumah sakit, sebab sampai saat ini mereka tidak dimasukkan ke dalam database. Alasan manajemen karena status honorer rumah sakit itu merupakan BLUD. 

Yang membuat mereka kecewa, rumah sakit pemerintah provinsi lainnya seperti rumah sakit jiwa Provinsi Jambi statusnya juga BLUD, namun honor di sana terdaftar di database. 

Karena tidak terdaftar di database, mereka tidak bisa mendaftar ASN PPPK, dan itu sangat merugikan bagi honor di sana.

"Sudah belasan tahun kami mengabdi di sini, tapi tidak masuk database, alasannya karena BLUD, padahal Rumah sakit lain juga BLUD tapi mereka terdaftar di database. Ini yang kami sesalkan," kata seorang perawat.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah sakit itu sendiri. Mereka membentangkan karton yang tertuliskan uneg-uneg mereka. 

Selain menuntut kejelasan database, pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi khususnya Rumah sakit Raden Mattaher Jambi untuk menambah kuota PPPK. 

"Sekarang formasinya hanya sedikit sekali. Sementara honorer disini cukup banyak," katanya.

Mereka menduga jika management rumah sakit tidak mau ambil pusing soal data honorer. Kemungkinan karena tidak ada uang masuknya.