Prabowo Panggil 58 Orang Calon Wamen-Calon Pejabat

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO - Calon wakil menteri atau calon pejabat yang dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Selasa ke kediamannya di Jl Kertanegara, Jakarta, berjumlah  58 orang.

Adapun tokoh-tokoh yang dipanggil itu hadir mulai sekitar pukul 14.00 WIB, dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Beberapa dari mereka ada yang datang seorang diri dan juga ada yang datang secara rombongan bersama.

Seluruh tokoh yang hadir itu terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari politikus, akademisi, pejabat pemerintah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, tokoh agama, selebriti, hingga tokoh relawan.

 Beberapa nama-nama sosok yang dikenal publik antara lain, Bima Arya, Budiman Sudjatmiko, Otto Hasibuan, Gus Miftah, Taufik Hidayat, hingga Raffi Ahmad. Sebagian besar dari tokoh-tokoh yang dipanggil tersebut pun sempat memberikan keterangan kepada awak media. 

BACA JUGA:SAH : Sertifikasi Tanah Rakyat di Pedesaan Prioritas Pemerintahan Prabowo

BACA JUGA:Anis Matta dan Arrmanatha Christiawan Ditunjuk Wakil Menteri Luar Negeri oleh Prabowo Subianto

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana memasang tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) untuk membantu kerja Sri Mulyani yang kembali ditugaskan sebagai menteri keuangan dalam kabinet barunya nanti.

Prabowo pada Selasa sore memanggil Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara — keduanya saat ini menjabat wakil menteri keuangan, dan ekonom Anggito Abimanyu ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, untuk memberikan penugasan kepada mereka sebagai wamenkeu dalam kabinet pemerintahannya ke depan.

Thomas, saat ditemui selepas menghadap Prabowo bersama Suahasil dan Anggito, membenarkan rencana Presiden Terpilih itu.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu (menteri keuangan). Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo.

Dia melanjutkan Prabowo berkeinginan selama dia memimpin nanti, penerimaan negara dapat terus ditingkatkan, setidaknya berkaca dari Kamboja yang rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18 persen.

“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Thomas Djiwandono.

Di lokasi yang sama, Anggito Abimanyu menilai tugasnya ke depan membantu Sri Mulyani cukup berat.

“Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Anggito. (ant)