Ekonom Ingatkan Prabowo Atasi Masalah Penurunan Kelas Menengah
Ekonom Senior Indef Aviliani dalam sebuah diskusi. ANTARA/Harianto--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menangani masalah penurunan kelas menengah, dalam diskusi virtual Indef berjudul “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran” yang diadakan di Jakarta.
Aviliani menegaskan bahwa fokus utama yang harus diambil adalah isu penurunan kelas menengah, yang sering kali terkait dengan pekerjaan di sektor informal.
Dia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berusaha mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan pendapatan yang layak.
Menurutnya, kelompok miskin dan rentan cenderung menghabiskan lebih dari 64 persen pendapatannya untuk kebutuhan makan, sehingga penting untuk meningkatkan pendapatan mereka agar bisa mengonsumsi barang dan jasa lainnya.
Selain itu, Aviliani juga menyoroti rencana pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo.
Dia menyatakan bahwa insentif rumah merupakan langkah penting dalam menopang kelas menengah, mengingat properti adalah salah satu porsi belanja terbesar kelompok ini.
Namun, dia mempertanyakan apakah permintaan akan rumah tersebut mencerminkan kemampuan untuk membayar angsuran.
"Bisa jadi yang dianggap backlog tiga juta rumah adalah calon pembeli yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli," jelasnya.
Aviliani mendorong pemerintah untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, mengingat digitalisasi yang mendorong efisiensi dan penutupan banyak perusahaan akibat dampak COVID-19 telah membuat peluang kerja semakin terbatas.
Dia juga mencatat bahwa terdapat minimnya kemunculan wirausaha baru, di mana kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diisi oleh orang-orang yang sama, menunjukkan lambatnya pertumbuhan wirausaha baru. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi Kementerian UKM.
"Ini adalah tantangan yang perlu dihadapi sejak awal," pungkasnya. (*)
- Tag
- Share
-
-
