Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Gubernur Jambi, PMII Komisariat UNJA Menilai Al Haris Gagal Memimpin

JAMBI, JAMBIEKSPRES CO-Pada 7 Juli 2021, Al Haris resmi dilantik sebagai Gubernur Jambi, menandai awal periode kepemimpinan yang penuh tantangan di provinsi tersebut.

Namun, setelah lebih dari tiga tahun menjabat, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Al Haris menunjukkan berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan.

Permasalahan ini meliputi isu pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian proyek-proyek besar, hingga defisit anggaran yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut.
Persoalan serius seperti penanganan tambang batubara dan proyek multiyears menjadi sorotan karena dianggap belum memberikan hasil yang diharapkan.

Proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan proyek besar lainnya juga mendapat kritik karena dianggap tidak efektif dan mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Provinsi Jambi menghadapi tantangan anggaran yang cukup signifikan.

Defisit anggaran yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menimbulkan kekhawatiran akan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal.
Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Jambi (UNJA) turut mengkritisi kondisi tersebut, terutama mengenai defisit anggaran yang semakin memperburuk situasi ekonomi daerah.

Menurut Luthfi, Ketua 2 PMII Komisariat UNJA, kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga menghambat perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Dengan fenomena defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut di Provinsi Jambi ini, nilai defisit bahkan melebihi batas maksimal 4,45%, sementara Jambi termasuk dalam kategori provinsi dengan kapasitas fiskal 'sedang' menurut PMK R.I. Nomor 83 Tahun 2023," ungkap Luthfi.
Luthfi menambahkan bahwa defisit anggaran tersebut hanya sebagian dari sekian banyak permasalahan besar yang dihadapi Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris.

Kondisi ini, menurutnya, sudah cukup untuk memberikan penilaian bahwa Al Haris belum mampu membawa Jambi ke arah yang lebih baik.

"Banyaknya permasalahan ini, mulai dari defisit anggaran, proyek bermasalah, hingga isu lingkungan akibat tambang batubara, memberikan kesan bahwa Gubernur Jambi gagal dalam memimpin provinsi ini," lanjutnya.
PMII Komisariat UNJA juga menyoroti perlunya perbaikan yang mendesak dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan masalah-masalah tersebut, mereka menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program-program pemerintah berjalan sesuai target dan kepentingan rakyat.

Menurut PMII, transparansi dalam pengelolaan proyek dan anggaran daerah merupakan hal yang harus diutamakan untuk menghindari berbagai permasalahan ke depan.
Tiga tahun kepemimpinan Al Haris ini diharapkan menjadi refleksi untuk melakukan perbaikan mendasar bagi Jambi.

PMII menyerukan agar pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan mengelola anggaran dengan cermat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik tanpa membebani keuangan daerah. (*)