Pj Bachril Ingatkan ASN Netral di Pemilu

SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-52 Tahun 2023, Kamis (30/11/2023) di lapangan Gunung Kembang, Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun.

Dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengucapkan selamat HUT KORPRI yang ke-52 tahun 2023 kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada jajaran Korpri kabupaten Sarolangun yang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk masyarakat Sarolangun.

”Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Korpri yang telah melaksanakan kegiatan ke masyarakat luas, yang merupakan bagian kerja keras para ASN, dalam penanganan covid-19, pengendalian inflasi dan penanganan stunting,” katanya.

Ditegaskannya, bahwa anggota Korpri sebagai Pegawai negeri sipil, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja serta menjaga integritas dengan motto Berakhlak yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyalitas, Adaptif dan Kolaboratif. ”Peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena fungsi ASN adalah pelayan bagi masyarakat,” terangnya.

Selain itu, dalam menghadapi pemilu serentak 2024, Bachril Bakri menegaskan agar seluruh PNS di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk komitmen dalam menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta harus memahami betul aturan tentang pelaksanaan pemilu 2024.

”Netralitas ASN dalam pemilu 2024 mendatang harus di junjung tinggi dan pelaksanaan pemilu harus kita sukseskan bersama dan posisi netral serta tegak lurus dengan Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mengingatkan kembali netralitas ASN, untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta menjaga keutuhan NKRI.  Setiap korpri untuk menjaga anggotanya,” ungkapnya.

Disamping itu, lanjut Bachril Bakri, bahwa saat ini masyarakat mengajarkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat, maka seluruh ASN juga harus dapat melaksanakan program pelayanan publik dengan pendekatan yang up-to-date.

”Untuk memastikan birokrasi dalam prima dibutuhkan tata kelola kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan berdampak terhadap masyarakat. Saat ini pemerintah sedang mengkaji sistem design gaji ASN yang baru, untuk menjawab kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (hnd)