Dekan FK Unair Dorong Atasi Distribusi Nakes yang Belum Merata
Tangkapan layar - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Budi Santoso dr SpOG Subsp FER dalam diskusi bertajuk "Isu-isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan"--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Budi Santoso mengingatkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan (nakes) yang belum merata di seluruh Indonesia.
"Distribusi tenaga kesehatan dan kualitas layanan masih belum merata, terutama di daerah terpencil," ungkap Prof. Budi dalam diskusi bertajuk "Isu-isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan," yang dipantau di Jakarta, Minggu malam.
Dia menekankan bahwa masalah ini perlu diatasi untuk meningkatkan usia harapan hidup dan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Prof. Budi menggambarkan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya dokter kandungan.
Dia mencatat, di Jakarta terdapat 1.100 dokter kandungan, sementara di daerah lain jumlahnya hanya mencapai empat orang.
"Ini menunjukkan bahwa meskipun produksi tenaga kesehatan meningkat, distribusi yang tidak merata tetap menjadi masalah," ujarnya.
Dia juga menyoroti bahwa kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas di daerah terpencil tidak hanya disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, tetapi juga oleh beberapa faktor lain, seperti gaji dan tunjangan yang rendah, minimnya fasilitas dan infrastruktur kesehatan di desa, serta kurangnya peluang pengembangan diri bagi nakes di daerah tersebut.
Selain masalah distribusi dan kualitas layanan kesehatan, Prof. Budi menambahkan bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan penguatan BPJS untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan universal.
"Penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV juga perlu menjadi fokus, kita sering kali terlalu sibuk menambah dokter spesialis," tambahnya.
Terakhir, dia menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur teknologi untuk layanan kesehatan digital yang harus diatasi oleh pemerintah demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. (*)