Pendidikan Gratis Wajib Pertimbangkan Mekanisme Pembiayaan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.Co-Peneliti Bidang Sosial dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia, menekankan pentingnya mempertimbangkan mekanisme pembiayaan dan data terkini terkait target penerima manfaat dalam penyusunan program kebijakan pendidikan gratis. 

Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis, meskipun realistis dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, memerlukan perencanaan matang agar dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Dewi menjelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 perlu merumuskan program pendidikan gratis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terkait dengan keberlanjutan pembiayaan dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.

Dewi mengungkapkan, meskipun program pendidikan gratis menjadi tujuan yang sangat positif, ada tantangan besar terkait dengan bagaimana program ini dibiayai secara berkelanjutan. Pemerintah harus mempertimbangkan sumber pembiayaan yang realistis, termasuk anggaran yang cukup, serta bagaimana mekanisme distribusi bantuan pendidikan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Selain memastikan adanya anggaran yang cukup, perlu ada data terkini yang akurat mengenai siapa saja yang menjadi penerima manfaat dari program ini. Tanpa data yang jelas, program pendidikan gratis bisa jadi tidak tepat sasaran, yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan," kata Dewi.

Selain soal pembiayaan, Dewi juga mengingatkan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai dan pengembangan kurikulum yang relevan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan gratis yang berkualitas. 

Menurut Dewi, kualitas pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.

"Program pendidikan gratis seharusnya tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga pada kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup, membuka kesempatan yang lebih luas, dan membangun generasi yang siap bersaing di dunia global," ujar Dewi.

Dewi juga menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam hal regulasi, penyediaan infrastruktur pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, peran keluarga dan masyarakat juga tidak kalah penting. 

Keluarga harus menjadi pendukung utama dalam proses belajar anak, sedangkan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan.

"Tanggung jawab terhadap pendidikan tidak bisa hanya diemban oleh pemerintah. Keluarga, masyarakat, pihak swasta, dan seluruh elemen yang berkepentingan juga harus berperan aktif dalam mendukung pendidikan yang berkualitas," katanya.

Dewi berharap bahwa ke depannya, kebijakan pendidikan gratis bisa benar-benar menciptakan perubahan signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan aspek pembiayaan yang tepat dan data penerima manfaat yang akurat.

Hal ini diperlukan agar pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia dapat benar-benar menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. (*)