Pjs. Bupati Tanjabbar Jadi Pembicara FGD Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUM Desa

KUALATUNGKAL, JAMBIEKSPRES.CO– Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Tanjung Jabung Barat, dr. Ferry Kusnadi, Sp.OG, M.M, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, turut ambil bagian dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung kontribusi optimal dalam pembangunan daerah.

Acara yang digelar di Kuala Tungkal ini dibuka oleh sambutan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, yang memberikan apresiasi atas inisiatif pengembangan tata kelola yang lebih baik di sektor BUMD, BLUD, dan BUM Desa.

Menurut Mardiyanto, penyempurnaan tata kelola di sektor-sektor ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hadir pula dalam acara ini sejumlah pejabat penting lainnya, seperti kepala dinas kesehatan se-Provinsi Jambi, kepala bagian ekonomi, serta direktur BLUD dan BUMD dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Ferry Kusnadi, yang juga memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, menjadi salah satu pembicara utama.

Dalam paparan yang disampaikan, dr. Ferry membahas kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan BLUD di sektor kesehatan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari sistem pengelolaan keuangan dan layanan berbasis BLUD.

"Penerapan BLUD di sektor kesehatan diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi rumah sakit dan puskesmas dalam mengelola anggaran dan pelayanan secara lebih efisien dan efektif. Dengan tata kelola yang lebih baik, BLUD dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan kesehatan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ungkap dr. Ferry Kusnadi.

Dr. Ferry juga menambahkan bahwa BLUD di bidang kesehatan memungkinkan rumah sakit dan puskesmas untuk lebih fleksibel dalam penggunaan dana, yang sebelumnya terbatas oleh anggaran yang rigid.

Hal ini, menurutnya, sangat penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah, terutama dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang.

FGD ini menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan merumuskan solusi terkait tata kelola BUMD, BLUD, serta BUM Desa yang lebih baik.

Dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan dan optimalisasi peran sektor-sektor tersebut dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

Sejumlah topik yang dibahas dalam FGD ini termasuk pengelolaan dana yang lebih transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMD dan BLUD, serta strategi pengembangan BUM Desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi desa.

Melalui FGD ini, diharapkan sinergi antar lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku sektor swasta dapat terjalin lebih erat untuk menciptakan model tata kelola yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Acara ini ditutup dengan harapan bahwa para peserta FGD dapat terus mengimplementasikan hasil diskusi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang dapat mendorong perkembangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien di Provinsi Jambi. (*)