Pembatalan Debat Korbankan Hak Masyarakat, Citra: KPU Provinsi Jambi Seharusnya Konsisten

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Minggu , 17 Nov 2024 - 21:29

Komisioner KPU Provinsi Jambi bersama perwakilan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menyampaikan keterangan pers terkait pembatalan debat publik ketiga Pilgub Jambi 2024. --

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan bahwa secara aturan tidak ada yang dilanggar. Karena debat itu sendiri boleh dilaksanakan satu, dua atau tiga kali.

"Secara aturan tidak ada yang dilanggar. Debat inikan salah satu metode kampanye yang di fasilitasi KPU, minimal itu boleh digelar satu kali," pungkasnya. (*)

pembatalan debat korbankan hak masyarakat, citra: kpu provinsi jambi seharusnya konsisten                            jambi, jambiekspres.co- pembatalan debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur jambi pasangan romi hariyanto-sudirman dan al haris-abdullah sani menuai kritikan.
terlebih debat yang sudah dijadwalkan pada 20 november 2024 ini dibatalkan setelah adanya permintaan dari kedua pasangan calon.
bahkan pengamat politik citra darminto menilai pembatalan debat ketiga oleh komisi pemilihan umum (kpu) merupakan bentuk kemunduran dalam proses demokrasi di provinsi jambi.
menurutnya, langkah ini menunjukkan ketidakkonsistenan kpu dalam menjalankan tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya.
“sejak awal debat ini sudah direncanakan, dan tahapan serta anggaran untuk pelaksanaannya telah disiapkan. jika alasannya karena kesibukan para kandidat, menurut saya itu alasan yang sulit diterima," ujar citra, minggu (17/11) kemarin. 
dosen universitas jambi (unja) ini menyebutkan bahwa tahapan debat seharusnya sudah disusun dengan matang oleh penyelenggara pemilu.
ia juga menyoroti fakta bahwa kegiatan seperti pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kpu dapat berjalan tanpa kendala, tetapi tahapan debat yang penting bagi masyarakat untuk memahami visi, misi, dan program kerja para calon justru tidak dilaksanakan dengan konsisten.
“kpu provinsi jambi seharusnya konsisten dalam menjalankan setiap tahapan pilkada. semua tahapan pelaksanaan pilkada adalah kewenangan penuh kpu sebagai penyelenggara,” jelasnya.
meski citra memahami jika pembatalan debat ketiga disebabkan oleh faktor keamanan atau situasi darurat, namun dirinya merasa heran karena debat pertama dan  kedua berjalan dengan aman dan kondusif.
ia juga menilai bahwa pembatalan debat ini merugikan masyarakat. sebab seharusnya masyarakat bisa mendapatkan gambaran utuh tentang pilihan-pilihan yang ada.
“dengan tidak adanya debat ketiga, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendengar langsung gagasan dan komitmen para calon dalam menyelesaikan isu-isu krusial yang ada di provinsi jambi,” tegasnya.
citra juga khawatir bahwa tanpa debat ketiga, masyarakat akan cenderung memilih secara pragmatis, hanya berdasarkan faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan visi atau program calon. menurutnya hal ini bisa berdampak buruk bagi kemajuan daerah. 
ia menilai keputusan ini mencerminkan kurangnya profesionalisme kpu provinsi jambi, yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada.
“saya menyarankan kpu provinsi jambi untuk membatalkan keputusan ini dan tetap menggelar debat ketiga. jika kesibukan calon menjadi alasan, kpu bisa mempertimbangkan untuk mengadakan debat pada hari kampanye. alasan kesibukan ini tidak cukup kuat untuk membatalkan debat yang sudah direncanakan jauh-jauh hari,” tambah citra.
ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa jika ada kemauan, kpu provinsi jambi masih dapat mencari solusi agar debat ketiga tetap bisa berlangsung tanpa mengorbankan hak pemilih di provinsi jambi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sebelum menentukan pilihan. 
sebelumnya, kpu provinsi jambi membatalkan debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur jambi pada pilgub 2024. 
padahal debat ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua kandidat untuk menyakinkan pemilih jelang pemungutan suara pada 27 november nanti.
komisioner kpu provinsi jambi fahrul rozi mengatakan bahwa  penundaan ini dilakukan karena ada surat pengusulan dari kedua paslon yang diajukan pada tanggal 15 november lalu.
berdasar surat pengusulan itu, kpu sebagai penyelenggara melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait bawaslu, polri dan tni terkait surat tersebut.
"dari rapat itu kita sepakat bahwa debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur dibatalkan," kata pria yang akrab dipanggil paul di kantor kpu provinsi, sabtu (16/11) kemarin.
secara regulasi dan aturan, kata fahrul rozi, tidak ada yang dilanggar. karena kata dia,  pelaksanaan debat itu dilaksanakan maksimal 3 kali.
"jadi pelaksanaan debat itu bisa satu kali, bisa dua kali dan bisa tiga kali dan kpu hanya memfasilitasi," katanya.
pria yang akrab disapa paul ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang mengintimidasi terkait pembatalan debat ini. "tidak ada," tegasnya.
menurutnya, hal ini murni dari usulan kedua belah pihak dengan alasan karena ada jadwal kegiatan kedua paslon yang tidak bisa ditunda dan digeser ke lain hari.  dengan alasan itu maka mereka mengajukan surat ke kpu.
"surat pembatalan debat ini diajukan oleh semua pasangan calon, dan hari ini kita rapatkan dan plenokan secara internal," sebutnya.
sementara itu muhammad kinas yang merupakan lo pasangan romi-sudirman pada kesempatan itu mengakui bahwa pihaknya membuat surat usulan pembatalan ke kpu provinsi jambi.
“ada dua kali, pertama soal pergeseran jadwal ternyata dalam perkembangannya ada kemungkinan ditiadakan maka kami usulkan bersama tim 02 (haris-sani) mengusulkan bersama. soal visi misi kami yakin sudah tersampaikan dalam 2 kali debat yang sudah dilakukan kemarin sebelumnya,” ujarnya.
sementara janiko, lo pasangan haris-sani juga mengakui mengusulkan pembatalan jadwal debat ketiga kepada kpu provinsi jambi.
“prinsipnya kami sama. ini berdasarkan perkembangan rapat di tanggal 14 november kami berbincang soal masalah jadwal karena padatnya jadwal calon maka kami berkoordinasi dengan pasangan 01 untuk debat ketiga untuk ditiadakan,” katanya. 
pimpinan bawaslu provinsi jambi ari juniarman mengatakan bahwa secara aturan tidak ada yang dilanggar. karena debat itu sendiri boleh dilaksanakan satu, dua atau tiga kali.
"secara aturan tidak ada yang dilanggar. debat inikan salah satu metode kampanye yang di fasilitasi kpu, minimal itu boleh digelar satu kali," pungkasnya. (*)