Masa Tenang, Semua Steril

Reporter: Faizarman |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 24 Nov 2024 - 21:09

LEWAT SUNGAI: KPU Tanjab Timur mulai melakukan distribusi logistik kemarin (24/11). Distribusi itu dilakukan terlebih dahulu ke daerah-daerah terjauh, seperti ke Kecamatan Sadu, dan harus melalui jalur sungai. Setelah sampai, baru dipindahkan ke mobil un--

KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota tinggal menghitung hari. Sejak Minggu (24/11) kemarin, tahapan sudah memasuki masa tenang kampanye bagi masing-masing calon yang bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan bahwa, masa tenang adalah waktu yang harus steril dari aktivitas kampanye. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. "Termasuk pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang harus diselesaikan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara," ujarnya.

Iron menyebutkan, selama masa tenang ini, penggunaan media sosial dan media massa juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa akun resmi media sosial pasangan calon, partai politik peserta pemilihan, atau tim kampanye harus dinonaktifkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

“Media massa cetak, elektronik, media sosial, maupun daring dilarang menyiarkan konten kampanye yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tegasnya, merujuk pada Pasal 47.

Tak hanya itu, segala bentuk aktivitas kampanye, baik pada masa tenang maupun di hari pemungutan suara, juga dilarang keras. Larangan ini menjadi penegasan bahwa masa tenang bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan.

Bagaimana dengan logistik Pilkada? Mantan Ketua KPU Kabupaten Merangin ini menjelaskan bahwa semua untuk logistik sudah siap. Bahkan pada H-3 pencoblosan, logistik sudah mulai di distribusikan oleh KPU Kabupaten/kota.

"Besok (hari ini, Senin) logistik sudah mulai di distribusikan teman-teman Kabupaten/kota. Pendistribusian ini dilakukan untuk daerah yang terjauh dengan akses yang sulit dan memakan waktu," sebutnya.

Berikutnya pada H-2 pencoblosan, logistik kembali di drop untuk daerah yang masuk katagori sedang dengan akses yang tidak terlalu jauh. Kemudian pada H-1, semua logistik sudah berada di masing-masing daerah ditingkat Kecamatan untuk kemudian di bawa ke masing-masing TPS.

"Intinya pada hari pencoblosan, semua logistik kita pastikan sudah berada di masing-masing TPS. Insyaallah sejauh ini belum ada kendala," katanya.

Terkait cuaca yang akhir-akhir dalam kondisi hujan, Iron mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang berpotensi terjadi banjir. Pemetaan ini diharapkan bisa menjadi acuan tindakan atau langkah-langkah yang akan diambil bila terjadi banjir.

"Jika ada TPS yang terdampak banjir, maka akan kita pindahkan lokasinya. Kita minta teman-teman dibawah melakukan pemetaan dan melaporkan perkembangannya," ujarnya.

masa tenang, semua steril                            kpu mulai distribusikan logistik pilkada 
jambi, jambiekspres.co- pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota tinggal menghitung hari. sejak minggu (24/11) kemarin, tahapan sudah memasuki masa tenang  kampanye bagi masing-masing calon yang bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
ketua kpu provinsi jambi iron sahroni mengatakan bahwa, masa tenang adalah waktu yang harus steril dari aktivitas kampanye. hal ini  sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (18) peraturan kpu nomor 13 tahun 2024. "termasuk pembersihan alat peraga kampanye (apk) yang harus diselesaikan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara," ujarnya.
iron menyebutkan, selama masa tenang ini, penggunaan media sosial dan media massa juga menjadi perhatian utama. ia mengingatkan bahwa akun resmi media sosial pasangan calon, partai politik peserta pemilihan, atau tim kampanye harus dinonaktifkan, sebagaimana tertuang dalam pasal 45 pkpu nomor 13 tahun 2024.
“media massa cetak, elektronik, media sosial, maupun daring dilarang menyiarkan konten kampanye yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tegasnya, merujuk pada pasal 47.
baca juga:sri pimpin rakor kesiapan pilkada serentak
baca juga:kpu dan bawaslu awasi ketat masa tenang pilkada
tak hanya itu, segala bentuk aktivitas kampanye, baik pada masa tenang maupun di hari pemungutan suara, juga dilarang keras. larangan ini menjadi penegasan bahwa masa tenang bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan.
bagaimana dengan logistik pilkada? mantan ketua kpu kabupaten merangin ini menjelaskan bahwa semua untuk logistik sudah siap. bahkan pada h-3 pencoblosan, logistik sudah mulai di distribusikan oleh kpu kabupaten/kota. 
"besok (hari ini, senin) logistik sudah mulai di distribusikan teman-teman kabupaten/kota. pendistribusian ini dilakukan untuk daerah yang terjauh dengan akses yang sulit dan memakan waktu," sebutnya.
berikutnya pada h-2 pencoblosan, logistik kembali di drop untuk daerah yang masuk katagori sedang dengan akses yang tidak terlalu jauh. kemudian pada h-1, semua logistik sudah berada di masing-masing daerah ditingkat kecamatan untuk kemudian di bawa ke masing-masing tps. 
"intinya pada hari pencoblosan, semua logistik kita pastikan sudah berada di masing-masing tps. insyaallah sejauh ini belum ada kendala," katanya.
terkait cuaca yang akhir-akhir dalam kondisi hujan, iron mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang berpotensi terjadi banjir. pemetaan ini diharapkan bisa menjadi acuan tindakan atau langkah-langkah yang akan diambil bila terjadi banjir. 
"jika ada tps yang terdampak banjir, maka akan kita pindahkan lokasinya. kita minta teman-teman dibawah melakukan pemetaan dan melaporkan perkembangannya," ujarnya.
iron menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari jajarannya di kabupaten/kota. jika ada tps yang terdampak banjir maka akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman di wilayah setempat. "kita masih menunggu perkembangan beberapa hari kedepan. jika ada yang terdampak banjir maka jelas akan dipindahkan dan kita buat berita acaranya," tegasnya.
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi sudah melakukan pemetaan terkait tps rawan. langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan pada hari pemungutan suara pada 27 november 2024 mendatang.
ketua bawaslu wein arifin mengatakan, tujuan pemetaan ini untuk memitigasi tingkat kerawanan pada saat pemungutan. “pemetaan ini sebagai peringatan awal. mudah-mudahan  dalam prakteknya tidak rawan. ini upaya preventif kita  agar rawan ini tidak terjadi,” kata wein arifin.
menurut wein, hasil pemetaan ini telah disampaikan kepada komisi pemilihan umum (kpu) provinsi jambi untuk menjadi perhatian bersama. “ini sudah disampaikan kepada kpu dan sebagai bahan bagi lembaga lain, tni/polri dalam rangka memastikan tps dalam kondisi baik dan aman dan bagaimana memitigasinya,” ungkap wein.
wein menjelaskan, hasil pemetaan bawaslu provinsi jambi hasilnya terdapat 5 indikator tps rawan yang paling banyak terjadi, 9 indikator yang banyak terjadi dan 10 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
“pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 24 indikator, diambil dari sedikitnya 1,585 kelurahan/desa di 11 kabupaten/kota di provinsi jambi yang melaporkan kerawanan tps di wilayahnya,” jelasnya.
adapun variabel dan tps rawan, pertama  penggunaan hak pilih (dpt yang tidak memenuhi syarat, dptb, dpk, dan penyelengagra di luar domisili, pemilih disabilitas serta tps terdapat riwayat psu). kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi serta penolakan terhadap pemungutan suara),  ketiga, tps dengan riwayat politik uang. 
lalu yang keempat, tps dengan riwayat politik sara. kelima, netralitas (petugas kpps ikut berkampanye, asn/tni/polri/perangkat desa melakuka kegiatan yang menguntungkan. 
 
keenam, riwayat kerusakan, kekurangan kelebihan, tertukar atau keterlambatan. ketujuh, lokasi tps yang sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik perusahaan, dekat dengan posko rumah tim kampanye peserta pemilu atau lokasi khusus. kemudian lokasi tps dengan gangguan jaringan listrik dan internet. 
adapun 5 indikator tps rawan yang paling banyak terjadi, yakni 1.834 tps terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di dpt dan 1.348 tps pemilih dpt yang sudah tidak memenuhi syarat. 
kemudian 1.272 tps yang terdapat pemilih tambahan (dpТЬ), 704 tps yang penyelenggara merupakan pemilih di luar domisilinya bertugas dan 576 tps yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi tps.
selanjutnya, 9  indikator tps rawan yang banyak terjadi diantaranya 319 tps yang terdapat potensi daftar pemilih khusus (dpk), 287 tps yang terdapat kendala aliran listrik,186 tps di wilayah rawan bencana  seperti banjir dan tanah longsor.
ada juga 102 tps yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilihan, 95 tps dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. berikutnya 82 tps berada dekat dengan rumah atau posko tim kampanye. kemudian, 77 tps tps sulit dijangkau, 58 tps memiliki riwayat pemungutan suara ulang (psu), 52 tps memiliki riwayat kerusakan logistik. 
berikutnya adalah juga 10 indikator tps rawan yang cukup banyak terjadi yakni 1.48 tps dekat wilayah kerja seperti pertambangan atau pabrik. 2.39 tps riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara, 3.37 tps riwayat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di sekitar lokasi tps.
selanjutnya. 4.30 tps didirikan di wilayah rawan konflik, 5.21 tps memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di tps, 6.13 tps memiliki riwayat terjadi kekerasan di tps, 7.12 tps berada di lokasi khusus. ada juga 6 tps yang petugas kpps nya berkampanye untuk paslon dan 2 tps memiliki riwayat praktik menghina atau menghasut diantara pemilih. (*)