Walhi: Bisa Cemari Lingkungan

Reporter: Muhammad Havizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 03 Dec 2023 - 20:10

Lanjutnya, pembangunan stockpile dan Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS) oleh PT SAS ini terus mendapat penolakan dari warga, penolakan ini dilakukan warga dengan alasan akan merusak dan mencemari lingkungan tempat tinggal mereka. Beragam penolakan yang dilakukan oleh warga ini tidak didukung oleh Pemerintah Daerah, dengan dalih kewenangan pusat dan proses perizinan tidak di masa sekarang, tarik ulur proses penyelesaian konflik terjadi antara Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Kota Jambi, digelar rapat dan mendengarkan paparan masing – masing, namun tidak ada yang merekomendasikan baik Pemerintah kota Jambi dan pemerintah provinsi Jambi tidak berani mengeluarkan Rekomendasi Pencabutan izin terhadap rencana pembangunan Stockpile dan TUKS tersebut.

“Pemerintah Kota Jambi sendiri terkesan tidak menolak malahan mendukung hal tersebut, mereka berdalih mengikuti regulasi yang ada yaitu kebijakan yang keluarkan oleh Provinsi maupun pusat, Sedangkan Gubernur Jambi menegaskan bahwa pemberian izin terkait rencana pembangunan Stockpile dan pelabuhan PT SAS ini adalah pemerintah pusat bukan Provinsi Jambi dan bukan pada masa beliau, yang seluruh dokumennya dikerjakan oleh konsultan,” beberanya.

Pembangunan stockpile dan TUKS PT SAS di area yang menurut RTRW Provinsi Jambi kata Abdullah, diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan pertanian, namun dalam hal pembangunan atau peralihan peruntukan lahan tersebut belun ada regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah daerah, dan belum ada sosialisasi juga kepada masyarakat sekitar.

Selain itu data yang didapat pihaknya dari Direktorat Jenderal Perhubungan laut Direktorat Kepelabuhan bahwa PT. SAS mengantongi izin terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dengan bidang usaha pertanian, bukan untuk pertambangan.

“Jika terwujud, pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara ini sangat-sangat merugikan masyarakat dari segala aspek, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek jaminan kesehatan dan lingkungan yang bersih yang seharusnya di lindungi oleh negara,” jelasnya.

“Tapi apa yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda, PT SAS terus pada rencananya untuk mendirikan stockpile dan TUKS yang nyata-nyata berdampingan dengan pemukiman masyarakat, berada pada ruang peruntukan pemukiman dan pertanian, dan izin TUKS yang berbeda,” tambahnya.

Seharusnya sebut Abdullah, pemerintah dan negara ini dapat melindungi hak-hak warga negara, bukan enggan cuek dan lalai memberikan jaminan hidup yang layak pada warganya yang terancam, jika stockpile ini tetap dilanjutkan pembangunannya.

“Sebagai warga yang akan terdampak apakah tetap diam? Sembari menunggu mati menghirup udara yang bercampur debu batu bara,” ujarnya.

Disisi lain, kekhwatiran ini juga dirasakan Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi. Dimana lokasi Intake Aurduri yang merupakan sumber air baku untuk 20 ribu sambungan pelanggan PDAM di Kota Jambi bakal terancam mendapat cemaran batu bara.

Dirut Perumdam Tirta Mayang, Dwike Riantara saat dikonfirmasi mengatakan, kekhawatiran itu suatu hal yang wajar, karena lokasi rencana stokcpile dan pelabuhan batu bara itu bersebelahan dengan Intake Aurduri milik PDAM. Tepatnya berada dihulu Intake Aurduri.

“Tentunya harus dikaji sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah dampaknya tidak menganggu atau berakibat buruk pada kepentingan yang lebih luas,” katanya.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Jambi, kita akan satu sinergi dengan apada yang menjadi kepentingan Kota Jambi secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), Fuzan angkat bicara soal rencana mereka membangun stockpile di kawasan Aur Kenali. Rencana itu mendapat penolakan keras dari warga.

Usai menghadiri rapat tertutup dengan Gubernur Jambi, Al Haris, Senin lalu (27/11/2023), dia menegaskan pihaknya telah memiliki semua dokumen perizinan yang disyaratkan.

“Bagian perizinan saat rapat tadi ada pak Doni menyebutkan, kami dari segi perizinan sudah lengkap, AMDAL dan segala macamnya sudah ada,” tegasnya.

walhi: bisa cemari lingkungan                            jika pembangunan stokpile pt sas tetap dilanjutkan di aur duri
jambi-hingga saat ini rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara oleh pt. sinar anugerah sukses (pt. sas) di kawasan aurduri, kelurahan aurkenali, kecamatan telanaipura kota jambi, masih mendapat penolakan dari masyarakat.
alasan penolakan dari masyarat setempat itu jelas, memikirkan masa depan lingkungan mereka dari pencemaran udara akibat timbunan batu bara nantinya. hal itu dikhawatrikan menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan masyarakat.
bentuk protesnya, masyarakat sudah menggelar aksi penolakan di lokasi rencana stockpile batu bara yang sudah dikakukan land clearing, spanduk penolakan juga dipasang pada lokasi tersebut. masyarakat juga sudah menggelar aksi doa bersama untuk penolakan rencana pt sas itu.
kini masyarakat belum mendapat kepasatian dari suara mereka. apakah mendapat dukungan dari pemerintah atau tidak.
ketua wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) provinsi jambi, abdullah angkat bicara mengenai persoalan ini.
ia menyebutkan, pembangunan stockpile dan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) pt sas itu dapat mencemari udara dan air di sekitar kota jambi, yang tidak lain akan berdampak pada kualitas hidup bagi masyarakat yang pemukimannya berdekatan pada lokasi tersebut, khususnya masyarakat kota jambi, umumnya juga masyarakat yang berada disepanjang sungai dan seberang.
“debu batu bara sangat berbahaya,  tergolong dalam debu fibrogenik, paparan debu batu bara yang dalam jangka lama dapat manganggu fungsi kerja dari paru-paru,” kata abdullah, saat dikonfirmasi jurnalis jambi ekspres.
lanjutnya, dampak pencemaran dari keberadaan stockpile ini tidak dalam waktu yang sebentar, tapi dalam jangka waktu yang panjang. 
“bisa kita bayangkan acaman yang serius dari stockpile ini yang akan mengancam kesehatan anak-anak yang membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai tempat mereka tumbuh besar dan berinteraksi,” ungkapnya.
lalu lintas truk-truk pengangkut batu bara yang akan keluar masuk di area tersebut juga membawa bahaya tersendiri, debu-debu dari lalu lalang truk pengangkut batu bara juga akan menambah pencemaran pada udara, dan potensi terjadinya kecelakaan yang akan melibatkan truk pengkut batu bara dan warga sekitar.
abdullah mengungkapkan, pt. sinar anugerah sukses (pt. sas) sendiri memiliki izin pertambangan dengan luas konsesi 1.273 ha, yang berada di kabupaten sarolangun, mulai beroperasi pada tahun 2017 hingga tahun 2028 nanti. pt sas sendiri melepas kepemilikan saham mereka ke pasar modal, dengan kepemilikan saham terbesar adalah pt artha nusantara mining dengan kepemilikan saham sebesar 99,75%, dan sisanya sebesar 0,25% di miliki oleh pt artha nusantara resources. 
“dua perusahaan tersebut juga memiliki saham di dua perusahaan tambang batu bara lainnya yaitu, pt. anugerah jambi coalindo dengan luas konsesi 3.640 ha, terletak di kabupaten sarolangun dan pt. bakti sarolangun sejahtera, juga terletak di kabupaten sarolangun dan memiliki luas area tambang sebesar 2.687 ha,” ungkapnya.
kata abdullah, disinyalir rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara pt sas di aurduri tersebut juga akan menampung batu bara dari dua perusahaan lain, hal ini disebabkan ketiga perusahaan tersebut memiliki alamat kantor yang sama yaitu jl.lintas jambi.ma bulian km.12 rt 07/01 dusun kenali kecil desa mendalo darat, kec jambi luar kota kabupaten muaro jambi.
lanjutnya, pembangunan stockpile dan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) oleh pt sas ini terus mendapat penolakan dari warga, penolakan ini dilakukan warga dengan alasan akan merusak dan mencemari lingkungan tempat tinggal mereka. beragam penolakan yang dilakukan oleh warga ini tidak didukung oleh pemerintah daerah, dengan dalih kewenangan pusat dan proses perizinan tidak di masa sekarang, tarik ulur proses penyelesaian konflik terjadi antara  pemerintah provinsi jambi pemerintah kota jambi, digelar rapat dan mendengarkan paparan masing – masing, namun tidak ada yang merekomendasikan baik pemerintah kota jambi dan pemerintah provinsi jambi tidak berani mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin terhadap rencana pembangunan stockpile dan tuks tersebut.
“pemerintah kota jambi sendiri terkesan tidak menolak malahan mendukung hal tersebut, mereka berdalih mengikuti regulasi yang ada yaitu kebijakan yang keluarkan oleh provinsi maupun pusat, sedangkan gubernur jambi menegaskan bahwa pemberian izin terkait rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan pt sas ini adalah pemerintah pusat bukan  provinsi jambi dan bukan pada masa beliau, yang seluruh dokumennya dikerjakan oleh konsultan,” beberanya.
pembangunan stockpile dan tuks pt sas di area yang menurut rtrw provinsi jambi kata abdullah, diperuntukan sebagai kawasan permukiman dan pertanian, namun dalam hal pembangunan atau peralihan peruntukan lahan tersebut belun ada regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah daerah, dan belum ada sosialisasi juga kepada masyarakat sekitar.
selain itu data yang didapat pihaknya dari direktorat jenderal perhubungan laut direktorat kepelabuhan bahwa pt. sas mengantongi izin terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) dengan bidang usaha pertanian, bukan untuk pertambangan. 
“jika terwujud, pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara ini sangat-sangat merugikan masyarakat dari segala aspek,  aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek jaminan kesehatan dan lingkungan yang bersih yang seharusnya di lindungi oleh negara,” jelasnya.
“tapi apa yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda, pt sas terus pada rencananya untuk mendirikan stockpile dan tuks yang nyata-nyata berdampingan dengan pemukiman masyarakat, berada pada ruang peruntukan pemukiman dan pertanian, dan izin tuks yang berbeda,” tambahnya.
seharusnya sebut abdullah, pemerintah dan negara ini dapat melindungi hak-hak warga negara, bukan enggan cuek dan lalai memberikan jaminan hidup yang layak pada warganya yang terancam, jika stockpile ini tetap dilanjutkan pembangunannya.
“sebagai warga yang akan terdampak apakah tetap diam? sembari menunggu mati menghirup udara yang bercampur debu batu bara,” ujarnya.
disisi lain, kekhwatiran ini juga dirasakan perumdam tirta mayang kota jambi. dimana lokasi intake aurduri yang merupakan sumber air baku untuk 20 ribu sambungan pelanggan pdam di kota jambi bakal terancam mendapat cemaran batu bara.
dirut perumdam tirta mayang, dwike riantara saat dikonfirmasi mengatakan, kekhawatiran itu suatu hal yang wajar, karena lokasi rencana stokcpile dan pelabuhan batu bara itu bersebelahan dengan intake aurduri milik pdam. tepatnya berada dihulu intake aurduri.
“tentunya harus dikaji sesuai ketentuan yang berlaku. apakah dampaknya tidak menganggu atau berakibat buruk pada kepentingan yang lebih luas,” katanya.
“kita akan terus berkoordinasi dengan pemkot jambi, kita akan satu sinergi dengan apada yang menjadi kepentingan kota jambi secara keseluruhan,” pungkasnya. 
sebelumnya, direktur pt sinar anugerah sukses (sas), fuzan angkat bicara soal rencana mereka membangun stockpile di kawasan aur kenali. rencana itu mendapat penolakan keras dari warga.
usai menghadiri rapat tertutup dengan gubernur jambi, al haris, senin lalu (27/11/2023), dia menegaskan pihaknya telah memiliki semua dokumen perizinan yang disyaratkan.
“bagian perizinan saat rapat tadi ada pak doni menyebutkan, kami dari segi perizinan sudah lengkap, amdal dan segala macamnya sudah ada,” tegasnya.
soal adanya penolakan dari warga, fauzan merasa aneh. pasalnya, kata dia, pekerjaannya saja belum dimulai tapi sudah ditolak.
“apanya yang ditolak? kan belum mulai, ada debu dan segala macam, kan belum mulai. berarti ditolaknya seperti apa karena mau ada polusi, mau ada dampak lain, (disana) masih tanah kosong, kan belum mulai,” ungkapnya. 
jika bicara ke depan soal kemungkinan polusi akibat debu dari batu bara yang berdampak kepada warga, fauzan mengatakan bahwa stockpile dibangun jauh dari pemukiman yang berjarak sekitar 1 km.
“mungkin ini yang menjadi kesalahpahaman antara warga dengan yang melakukan sosialisasi. karena jarak perumahan dengan rencana lokasi (stockpile dan pelabuhan) itu jaraknya 1 km. bukan 1 atau 2 meter,” jelasnya.
sesuai dengan arahan gubernur, kata fauzan, nanti dari pemerintah provinsi, pemerintah kota jambi dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan, akan dibentuk tim. nanti akan masuk ke aur kenali dan mendalo darat untuk bersosialisasi.
“prinsipnya pt sas hanya menjalankan program percepatan jalan khusus batubara untuk kepentingan pemerintah provinsi jambi, dan masyarakat secara umum. tapi ini kita baru mau jalan ada penolakan. jadi kita yang bingung, kita mau sosialisasi tapi ditolak-tolak terus. kita yang bingung gitu. kita mau bantu masyarakat umum supaya tidak ada kemacetan, tapi malah ditolak,” katanya.
menurut dia, semua potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas batubara itu sudah ada kajiannya di dalam amdal.
sementara itu, lingga, humas pt sas menambahkan, bahwa pihaknya sudah memiliki dokumen amdal sejak tahun 2015. hal ini merupakan langkah mitigasi untuk menjawab kekhawatiran warga.
“jadi kita sudah punya mitigasinya, yang terdokumentasi didalam amdal,” ujarnya.
dia mengatakan, jalan khusus batubara yang dibangun oleh pt sas tersebut dari sarolangun ke stockpile di mendalo darat dan aur kenali total 108 km.
“kita jalan khusus batubara ini tidak menggunakan jalan nasional sama sekali. tentunya menjawab kebutuhan dari provinsi jambi akan jalan khusus batubara. itu ada yang berpapasan dengan jalan nasional, itu nanti akan kita bangun underpass atau terowongan. total ada 4 underpass yang akan dibangun. salah satu lokasinya itu di sekitar citraraya city dan bwss. masuknya sebelum bwss kalau kita lihat permendagri 88, masih wilayah muaro jambi,” katanya.
sementara mengenai dugaan adanya penutupan anak sungai di belakang bwss, ligga mengatakan bahwa saat pengerjaan terjadi insiden alat berat terperosok. ketika akan dievakuasi datang tim terpadu dari pemerintah kota jambi dan memasang police line.
“diminta kita tidak melakukan aktivitas apapun, kecuali hanya proses evakuasi. sebenarnya itu bukan ditutup dan kami sudah mengecek dengan pihak dlh, ada berita acaranya, dan memang kita tidak menutup sama sekali. itu akibat dari alat berat kami yang terperosok,” katanya.
sementara saat ditanya mengenai jalan khusus tersebut apakah nantinya akan melewati perumahan di kota jambi, pihaknya mengatakan akan mengecek lagi. mengingat kawasan tersebut saat ini sudah dipadati dengan perumahan.
“apakah ada yang membelah kawasan perumahan nanti akan kami cek lagi. tapi tadi dari pemaparan pak doni, di dalam amdal kami itu ada yang namanya jalur hijau. tentunya nanti ada pembatas antara jalan dengan wilayah perumahan. perusahaan berkomitmen untuk area jalan yang melewati kawasan perumahan atau dekat dengan kawasan perumahan akan dibuat dengan struktur aspal. jadi langkah mitigasinya seperti itu,” pungkasnya. (hfz)