Rekomendasikan Peserta SKTM Otomatis Terdaftar JKN

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Kamis , 28 Nov 2024 - 16:11

SERAHKAN REKOMENDASI: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jambi Saiful Roswandi menyerahkan hasil kajian kepada Pemprov Jambi. FOTO: ANDRI/JE--

Menurut Saiful, itulah cara Ombudsman melindungi masyarakat agar tertampung dalam aspek jaminan pelayanan umum kesehatan.

Sementara itu, perwakilan pemprov yang menerima hasil kajian ini, Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansyah menyebut dari hasil kajian itu pihaknya akan meningkatkan SOP integrasi data secara elektronik.

"Kami akan menindaklanjuti kajian ini dan 30 hari menyampaikan kembali ke ORI Perwakilan Jambi. Kami akan rapat dan perbaiki dari hasil saran Ombudsman ini," sebut Johansyah.

Untuk realisasi nyata pengintegrasian SKTM ke JKN ini, Johansyah menyebut memang perlu sinergitas kabupaten/kota. Lantaran menurutnya masyarakat ada di kabupaten/kota dan Provinsi sifatnya ketika tak ada program maka Provinsi yang menaungi.

"Untuk itu memang butuh cukup waktu, dan kami berharap pada tahun 2025 dapat terkonek agar dari SKTM bisa masuk ke asuransi yang disiapkan Nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota," sebutnya.

Dalam pemaparan hasil kajian Ombudsman, Asisten Pencegahan Shopian Hadi dijelaskan kajian dilakukan pada April hingga Agustus 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen

Pengumpulan data dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Sosial Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Fokus Kajian Cepat ini adalah mengetahui sejauh mana integrasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi.

"Adapun pemilihan fokus di wilayah Provinsi Jambi karena memiliki tanggung jawab terhadap integrasi SKTM dengan JKN dalam mewujudkan Indonesia Sehat dan meminimalisasi pengeluaran daerah terhadap jaminan kesehatan melalui SKTM," jelasnya.

Di Provinsi Jambi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, pada tahun 2023 terdapat 1552 pasien dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang berobat menggunakan SKTM di RSUD Raden Mattaher dan 467 pasien di RS Jiwa Jambi sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jambi.

Shopian mengungkapkan data menarik, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 sekitar 72 persen penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Namun, kepemilikan jaminan ini belum merata sampai ke tingkat provinsi.

Bahkan jika dirinci per wilayah, persentase penduduk tanpa jaminan ini paling banyak berada di Provinsi Jambi sebanyak 44,14 persen. Sedangkan paling sedikit di Provinsi Aceh sebesar 2,28 persen. (*)

rekomendasikan peserta sktm otomatis terdaftar jkn                            hasil kajian ombudsman jambi, pemprov harus tindaklanjuti maksimal 30 hari 
jambi, jambiekspres.co - ombudsman ri perwakilan jambi merekomendasikan pemerintah provinsi jambi untuk langsung otomatis mendaftarkan peserta surat keterangan tidak mampu (sktm) menjadi jaminan kesehatan nasional (jkn). hal itu karena selama ini peserta pelayanan kesehatan tidak mampu hanya satu kali bisa memanfaatkan sktm. selayaknya warga kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah.
hal itu terungkap dalam penyerahan hasil kajian pelayanan publik tentang integrasi surat keterangan tidak mampu (sktm) menjadi jaminan kesehatan nasional (jkn) di provinsi jambi, kamis (28/11/2024).
kepala ori perwakilan jambi saiful roswandi menyatakan inti penyerahan kajian itu agar peserta yang menggunakan sktm otomatis menjadi peserta jkn. 
"itu sebagai bukti (pemerintah) melindungi warga negara dalam aspek mendapatkan pelayanan publik," sampai saiful.
baca juga:ombudsman desak pengungkapan motif penembakan polisi di solok selatan secara transparan
baca juga:ombudsman fokus pantau pemisahan kementerian pada 100 hari pertama
dikatakan saiful, apabila hal itu tidak dilakukan sktm hanya satu kali bisa digunakan. untuk menghindari administrasi yang berulang maka secara otomatis hendaknya didaftarkan sebagai peserta jkn atau bpjs.
"hal itu bisa ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, karena semua itu ada anggarannya," sebut saiful.
menurut saiful, pihaknya berharap adanya koordinasi yang baik kabupaten/kota dan provinsi serta nasional membagi porsinya masing-masing. agar semua warga tak mampu yang kadang tak memiliki identitas lengkap mendapatkan kepastian dan jaminan hidup apabila menggunakan pelayanan umum.
"maka dari awal perlunya database yang integrasi ke dalam jkn ini," terangnya.
saiful menegaskan, rekomendasi ombudsman wajib dilaksanakan pemprov selaku pemda yang menerapkan sktm di rsud-nya, yakni poinnya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. seperti pemprov mengirimkan surat edaran ke kabupaten/kota untuk warga yang mendapatkan sktm agar diurus menjadi peserta jkn. 
serta poin lainnya pemprov agar membuat standar operasional prosedur (sop) itu dan pelaksana teknis di berada di unit kerja pemda masing-masing agar masyarakat tak mampu masuk dalam jkn.
"jika tidak dilaksanakan penghargaan dan sertifikat pelayanan publik kepada pemda tak akan diberikan lagi," terangnya.
menurut saiful, itulah cara ombudsman melindungi masyarakat agar tertampung dalam aspek jaminan pelayanan umum kesehatan.
sementara itu, perwakilan pemprov yang menerima hasil kajian ini, asisten ii setda provinsi jambi johansyah menyebut dari hasil kajian itu pihaknya akan meningkatkan sop integrasi data secara elektronik.
"kami akan menindaklanjuti kajian ini dan 30 hari menyampaikan kembali ke ori perwakilan jambi. kami akan rapat dan perbaiki dari hasil saran ombudsman ini," sebut johansyah.
untuk realisasi nyata pengintegrasian sktm ke jkn ini, johansyah menyebut memang perlu sinergitas kabupaten/kota. lantaran menurutnya masyarakat ada di kabupaten/kota dan provinsi sifatnya ketika tak ada program maka provinsi yang menaungi.
"untuk itu memang butuh cukup waktu, dan kami berharap pada tahun 2025 dapat terkonek agar dari sktm bisa masuk ke asuransi yang disiapkan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota," sebutnya.
dalam pemaparan hasil kajian ombudsman, asisten pencegahan shopian hadi dijelaskan kajian dilakukan pada april hingga agustus 2024. pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen
pengumpulan data dilaksanakan di dinas kesehatan provinsi jambi, dinas sosial provinsi jambi, rsud raden mattaher dan dinas kesehatan serta dinas sosial kabupaten/kota.
fokus kajian cepat ini adalah mengetahui sejauh mana integrasi surat keterangan tidak mampu (sktm) menjadi jaminan kesehatan nasional (jkn) oleh pemerintah daerah di provinsi jambi. 
"adapun pemilihan fokus di wilayah provinsi jambi karena memiliki tanggung jawab terhadap integrasi sktm dengan jkn dalam mewujudkan indonesia sehat dan meminimalisasi pengeluaran daerah terhadap jaminan kesehatan melalui sktm," jelasnya.
di provinsi jambi berdasarkan data dari dinas kesehatan provinsi jambi, pada tahun 2023 terdapat 1552 pasien dari kabupaten/kota dalam provinsi jambi yang berobat menggunakan sktm di rsud raden mattaher dan 467 pasien di rs jiwa jambi sebagai rumah sakit rujukan provinsi jambi.
shopian mengungkapkan data menarik, yakni badan pusat statistik (bps), pada 2023 sekitar 72 persen penduduk indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. namun, kepemilikan jaminan ini belum merata sampai ke tingkat provinsi. 
bahkan jika dirinci per wilayah, persentase penduduk tanpa jaminan ini paling banyak berada di provinsi jambi sebanyak 44,14 persen. sedangkan paling sedikit di provinsi aceh sebesar 2,28 persen. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Ekspres 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan