Mendagri Sebut Inflasi November 2024 Terendah Sejak Kemerdekaan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen secara year on year (YoY), yang merupakan angka terendah sejak Indonesia merdeka.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (3/12).

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BACA JUGA:Emas Menguat, Didorong Inflasi dan Gejolak Geopolitik

BACA JUGA:Tekan Inflasi, Pjs. Bupati Tanjabbar Tekankan Pentingnya Kolaborasi

Tito menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki target inflasi yang berada pada kisaran antara 1,5 persen hingga 3,5 persen, yang dinilai dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.

Menurutnya, apabila inflasi berada di bawah 1,5 persen, hal tersebut bisa menghambat para produsen, seperti nelayan dan petani, dalam menutupi biaya produksi mereka.

Sementara itu, inflasi yang terlalu tinggi, di atas 3,5 persen, akan berdampak negatif pada masyarakat, terutama bagi kalangan miskin yang sangat bergantung pada harga kebutuhan pokok.

Namun, meskipun inflasi nasional secara keseluruhan terbilang rendah, Tito menyebutkan bahwa kondisi inflasi di berbagai daerah di Indonesia masih bervariasi.

Ada 10 daerah yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Beberapa provinsi yang mengalami inflasi tinggi antara lain Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Di tingkat kabupaten, beberapa daerah seperti Nabire, Mimika, dan Jayawijaya tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi.

Sedangkan di tingkat kota, Pematang Siantar, Denpasar, dan Ambon juga tercatat melampaui rata-rata nasional.

Tito juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap sejumlah komoditas yang mengalami lonjakan harga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.