Pilkada Sumut dan Jateng Diwarnai Mobilisasi Aparatur Negara

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO–Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ajid Fuad Muzaki, mengungkapkan bahwa kecenderungan mobilisasi aparatur negara sangat signifikan dalam Pilkada 2024, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng). 

Ia mencatat bahwa pola tersebut terlihat jelas pada masa kampanye dan pemungutan suara di kedua wilayah tersebut.

"Kami melihat bahwa kecenderungan mobilisasi aparatur negara cukup banyak terjadi di Sumut dan Jateng," ujar Ajid dalam acara yang bertajuk Penyampaian Hasil Pemantauan Masa Kampanye, Hari Tenang, dan Pemungutan serta Penghitungan Suara, yang disiarkan secara virtual.

Ajid menjelaskan bahwa mobilisasi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertemuan terbatas para kepala desa yang disamarkan sebagai rapat, serta beberapa aparatur desa yang secara langsung mendukung pasangan calon tertentu. 

BACA JUGA:Hasil Hitung Cepat Pilkada Jakarta: Kampanye Gimmick Tak Efektif di Ibu Kota

BACA JUGA:Hasil Pleno Rakapitulasi KPU Bungo, Jumiwan-Maidani Unggul Tipis di Pilkada 2024

Salah satu contoh yang viral terjadi di Tapanuli Selatan, Sumut, di mana sejumlah aparatur desa tampak memberi dukungan terbuka kepada salah satu paslon.

"Kejadian di Tapanuli Selatan cukup viral, di mana ada aparatur desa yang memberikan dukungan langsung ke salah satu pasangan calon," ujar Ajid, menandakan bahwa mobilisasi aparatur negara di Sumut pada Pilkada 2024 masih cukup signifikan.

Ajid juga menyoroti adanya pola serupa di Jawa Tengah, di mana kepala desa, perangkat desa, serta pegawai instansi pemerintah terindikasi ikut campur dalam memenangkan paslon tertentu. "Di Jateng, hasil wawancara kami menunjukkan adanya dugaan bahwa kepala desa dan pegawai instansi pemerintah memberikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon tertentu," tambahnya.

Menurut Ajid, baik di Sumut maupun Jateng, pola mobilisasi aparatur negara ini bertujuan untuk mengarahkan pemilih agar memilih pasangan calon tertentu, yang tentunya melanggar prinsip netralitas aparatur negara dalam pemilu.

Sementara itu, untuk wilayah Jakarta, Ajid menilai perlu pendalaman lebih lanjut terkait adanya dugaan mobilisasi aparatur negara. "Mungkin karena pengawasan di Jakarta lebih ketat dan masyarakatnya lebih terbuka," katanya.

Hasil pemantauan Perludem menunjukkan bahwa Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara adalah hot spot atau titik panas dalam Pilkada 2024. Ketiga provinsi ini mencatat persaingan ketat, baik dalam pemilihan gubernur Jakarta yang melibatkan politisi besar, persaingan sengit di pemilihan gubernur Jawa Tengah, maupun pencalonan Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Perludem berharap adanya pengawasan yang lebih ketat di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran, seperti mobilisasi aparatur negara, untuk memastikan jalannya Pilkada 2024 yang lebih demokratis dan adil. (ant)