Pimpinan Partai Diingatkan Cegah Perpecahan Pasca-Pilkada

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Dosen Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mengingatkan pentingnya etika politik yang baik dari pimpinan partai dan calon kepala daerah untuk mencegah konflik dan perpecahan setelah Pilkada 2024. 

Menurut Cecep, para pemimpin politik harus mampu menahan ego dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.

"Para pimpinan partai dan calon perlu menahan ego, tidak saling menghujat atau menyebar informasi palsu yang bisa memperburuk situasi," kata Cecep di Jakarta.

Cecep menyatakan bahwa meskipun Pilkada 2024 secara umum telah berjalan lancar, narasi delegitimasi terhadap sistem demokrasi masih terus berkembang. Saling klaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat yang tidak resmi, menurutnya, dapat memicu sengketa pemilu dan meningkatkan ketegangan sosial.

BACA JUGA:Pakar Sebut Pertemuan Prabowo Dan Jokowi Tepis Isu Perpecahan

BACA JUGA:Terkendala Penyelesaian Konflik Warga

Cecep menekankan bahwa pasca-pemilu, narasi negatif terhadap demokrasi perlu dihentikan untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Beberapa pihak, menurutnya, bahkan menganggap demokrasi sebagai "kufur" atau "haram," yang dapat merusak citra sistem demokrasi dan memecah belah masyarakat yang telah lama hidup berdampingan.

"Tantangan pasca-pilkada adalah munculnya berita bohong atau hoaks yang bisa memperkeruh situasi," ujarnya.

Untuk itu, Cecep menyerukan perlunya rekonsiliasi setelah Pilkada. Pimpinan partai dan calon kepala daerah diharapkan bisa bersama-sama memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan pentingnya persatuan bangsa. 

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan pernyataan bersama antar-elite politik untuk merajut kembali persatuan.

"Perlunya dialog antar-pihak, seperti forum terbuka antara kandidat dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu pokok di wilayah masing-masing," ujar Cecep.

Selain itu, Cecep juga menilai pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat akar rumput untuk menggalang acara bersama yang dapat menumbuhkan kedamaian dan kerukunan antarwarga. Kegiatan seperti kampanye budaya, seni, olahraga, atau gotong royong diharapkan bisa mempererat hubungan antarwarga dan menyebarkan pesan damai.

Dalam menghadapi fenomena ekstrem dan narasi yang merusak demokrasi, Cecep juga mengingatkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. Jika perlu, tindakan hukum harus diambil terhadap kelompok yang menyebarkan narasi ekstrem dan berpotensi merusak kedamaian sosial.

"Mengatasi kelompok yang menyebarkan narasi ekstrem harus dilakukan melalui pendekatan dialog dan juga tindakan hukum jika diperlukan," tandas Cecep.