Hasto Tersangka Dua Kasus

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 24 Dec 2024 - 21:37

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto--

Suap Harun Masiku dan Perintangan Penyidikan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Setyo mengungkapkan Hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

“Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.

Ketua KPK juga mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Selain kasus suap, KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

hasto tersangka dua kasus                            suap harun masiku dan perintangan penyidikan
jakarta, jambiekspres.co-komisi pemberantasan korupsi (kpk) menetapkan sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto (hk) sebagai tersangka terkait kasus suap harun masiku terhadap komisioner komisi pemilihan umum (kpu) wahyu setiawan.
“penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara hk yang bersangkutan sebagai sekjen pdip perjuangan,” kata ketua kpk setyo budiyanto di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa.
setyo mengungkapkan hasto berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan harun masiku sebagai anggota dpr ri.
“ada upaya-upaya dari saudara hk untuk memenangkan saudara hm (harun masiku) melalui beberapa upaya,” ujarnya.
baca juga:keluarkan dpo baru, kpk rilis foto terbaru harun masiku
baca juga:hasto: jokowi dan keluarga tidak lagi bagian pdip
ketua kpk juga mengungkapkan penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.
untuk diketahui, harun masiku ditetapkan kpk sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota dpr ri terpilih periode 2019-2024 di komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia.
walau demikian, harun masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik kpk hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (dpo) sejak 17 januari 2020.
selain harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota komisi pemilihan umum (kpu) periode 2017-2022 wahyu setiawan.
wahyu setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan harun masiku. saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di lembaga pemasyarakatan kelas i kedungpane semarang, jawa tengah.
selain kasus suap, kpk juga menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang melibatkan harun masiku terhadap komisioner komisi pemilihan umum (kpu) wahyu setiawan.
"kpk mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprin.dik/ 152/dik.00/01/12/2024, tanggal 23 desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka hasto kristiyanto dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata ketua kpk setyo budiyanto di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa.
setyo menerangkan tindakan yang dilakukan hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.
1. pada tanggal 8 januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan kpk, hk memerintahkan nur hasan, selaku penjaga rumah aspirasi jl. sutan syahrir no 12 a yang biasa digunakan sebagai kantor oleh hk, untuk menelpon harun masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.
2. pada tanggal 6 juni 2024, sebelum hasto diperiksa sebagai saksi oleh kpk, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama kusnadi untuk menenggelamkan hp miliknya yang dipegang kusnadi agar tidak ditemukan oleh kpk.
3 .hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara harun masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
ketua kpk juga mengungkapkan penetapan tersangka terhadap hasto kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka.
kpk cegah hasto kristiyanto 
kpk telah berkoordinasi dengan ditjen imigrasi untuk memberlakukan larangan bepergian ke luar negari terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto (hk) dan advokat donny tri istiqomah (dti) setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan harun masiku.
“pada sop (standar operasional prosedur) yang kami miliki atau pob (pedoman operasional baku) yang kami miliki, ketika ini naik (penyidikan) juga diikuti dengan pencekalan. pencekalan terhadap yang bersangkutan,” kata direktur penyidikan kpk asep guntur rahayu di gedung merah putih kpk, jakarta, selasa.
asep menerangkan larangan tersebut berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. larangan tersebut juga diterapkan kepada semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk.
“pencekalan seperti biasa enam bulan, nanti bisa diperpanjang, seperti itu. tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu,” ujarnya.
larangan bepergian ke luar negeri tersebut tidak hanya diberlakukan kepada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, namun juga bisa diterapkan kepada pihak dinilai penting dalam proses penyidikan.
“kemudian juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau ke luar negeri, seperti itu,” tuturnya.
kpk pada selasa (24/12) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus harun masiku, yakni sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto (hk) dan advokat donny tri istiqomah (dti).
seyto menyebut hasto mengatur dan mengendalikan donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada wahyu setiawan melalui kader pdip agustiani tio fridelina.
"hk bersama-sama dengan harun masiku, saeful bahri, dan dti melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina sebesar 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar as pada periode 16 desember 2019-23 desember 2019 agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri periode 2019-2024 dari dapil i sumsel," ujar setyo.
uru bicara dpp pdi perjuangan (pdip) chico hakim mengaku belum menerima kabar sekretaris jenderal hasto kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap harun masiku oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
"sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," kata chico kepada awak media di jakarta, selasa.
menurutnya, dugaan politisasi hukum terhadap pdi perjuangan semakin kuat. chico menyebut dugaan hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama beredar.
"kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus csr bi saja sebanyak 2 orang bisa diralat. dan, kalau dugaan untuk menersangkakan sekjen sudah sejak lama," ujarnya.
selain itu, dirinya menilai ada upaya untuk menenggelamkan pdip. kendati demikian, tekanan terhadap pdip membuat kader semakin kuat dan solid.
"ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," pungkas chico. (ant)