Penilaian Publik Jelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/aa.--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Jelang 100 hari kerja pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mayoritas publik menilai puas dengan beberapa catatan. Termasuk soal isu kenaikan PPN 12 persen.
Hal itu berdasarkan hasil survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) bertajuk Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional yang berlangsung sejak 5-10 Januari 2025.
Survei ini menyebutkan bahwa secara umum ditemukan fakta mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.
BACA JUGA:Prabowo Panggil Menkomdigi, Bahas Transformasi Digital dan e-Government
BACA JUGA:Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi Straits Times
“Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12% masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa.
Selain itu, dalam persepsi publik secara spontan didapatkan opini bahwa Kementerian Sosial dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjadi Menteri atau pejabat negara yang dianggap publik bekerja optimal selama ini setelah unggul dari Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kelimanya berada pada Top of mind publik.
Kemudian mayoritas publik juga menganggap Pemerintah Prabowo dan Gibran telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi.
Ada 52,81 persen yang setuju, 27,84 persen yang tidak setuju, serta yang netral 10,85 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49 persen.
“Sedangkan bagi 42,48 persen publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29 persen tidak setuju, yang netral 8,41 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89 persen,” sebut Herry.
Sementara itu, sebanyak 29,52 persen menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14 persen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92 persen, Sekretaris Kabinet 15,90 persen, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52 persen. (gwb)