Kinerja APBN 2024 Menjadi Instrumen Mencapai Tujuan Pembangunan

JAMBI - Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, penyaluran KUR, UMi, dana desa, serta penyaluran dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,01% (yoy).

Dari sisi indikator inflasi gabungan Provinsi Jambi bulan Desember 2024 berada di angka 0,21% (mtm) dan 1,43% (yoy) berada 0,14% dibawah inflasi nasional. Adapun beberapa sektor dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu kelompok makanan 0,66%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,33%, dan kelompok Penyedia makanan dan Minuman/Restoran 0,18%. Tiga komoditas penahan inflasi yoy bulan ini meliputi cabai merah, bensin dan angkutan udara.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani AS mengatakan, APBN regional Jambi menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat. Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp8.738,79 miliar atau tumbuh sebesar 4,13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini disebabkan naiknya penerimaan PPN sebesar 12,40%, namun tertahan turunnya PPh Nonmigas sebesar 10,33% (yo-y). PPN masih mendominasi penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi sebesar 52,32 % dari Total Pendapatan. "Dari sisi perpajakan internasional s.d. 30 Desember 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp11,40 miliar atau sebesar 104,48% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp187,31 miliar atau sebesar 105,71% dari target. Penurunan BK atas produk CPO lebih disebabkan penurunan harga referensi CPO & turunannya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu," katanya.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1.098,58 miliar atau tumbuh 2,69% dari realisasi tahun 2023. Pada bulan Desember 2024 realisasi PNBP lainnya tercatat sebesar Rp225,12 M. Capaian bulan Desember 2024 adalah yang termasuk yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Realisasi belanja negara hingga bulan Desember 2024 mencapai Rp24.857,91 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp9.795,85 miliar atau tumbuh 9,38% dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. "Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja bantuan sosial dengan kenaikan sebesar Rp5,33 M atau tumbuh sebesar 20,07%. Hal ini dikarenakan peningkatan realisasi beasiswa bidikmisi dan KIP Kuliah pada UIN STS Jambi dan IAIN Kerinci (Kemenag); realisasi belanja rehabilitasi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lansia oleh satker Sentra “Alyatama” di Jambi; serta realisasi KIP untuk siswa SDTK (Sekolah Dasar Teologi Kristen) pada Kanwil Kemenag pada 2024," lanjut Burhani.

Selain itu, terdapat peningkatan pada belanja pegawai sebesar Rp396,42 M atau sebesar 15,12%, yang disebabkan adanya pencairan THR 2024 dan Gaji-13, kenaikan gaji dan tunjangan, serta penambahan jumlah pegawai (terutama P3K) di tahun 2024 pada Kementerian Agama, Polri, dan Kementerian Pertahanan. 

Burhani menambahkan, terkait penyaluran transfer ke daerah telah tersalurkan sebesar Rp15.062,05 M atau sebesar 98,72% dari target. Realisasi penyaluran TKD hingga 31 Desember 2024 menurun sebesar 1,25% (yoy). Penurunan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar m Rp576,60 M diikuti DAK Fisik sebesar Rp176,64 M. Adapun persentase capaian realisasi penyaluran TKD hingga Desember 2024 tertinggi pada Provinsi Jambi sebesar 99,79% dan terendah pada Kab. Bungo sebesar 97,69%. Sedangkan penyaluran Dana Desa tambahan pada Kab Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, dan Kota Sungai Penuh telah mencapai 100%. "Demikian juga dengan penyaluran KUR dan UMi terus mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM," imbuhnya. (*)