DPRD Sarolangun Minta OPD Jemput Bola Terkait Anggaran

Wawancara Ketua DPRD Sarolangun, Ahmad Jani.--
SAROLANGUN, JAMBIEKSPRES.CO –Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sarolangun, dibutuhkan anggaran yang lebih besar.
Sementara itu, dana APBD yang ada dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, DPRD Sarolangun mendorong eksekutif untuk lebih proaktif dalam mencari sumber anggaran tambahan, terutama dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Sarolangun, Ahmad Jani, dalam pertemuan di ruang kerjanya, menyatakan bahwa pembangunan di daerah akan berjalan lambat jika hanya mengandalkan dana APBD yang terbatas.
"APBD kita ini terbatas, jika hanya mengandalkan dana yang ada, pembangunan akan terhambat. Solusinya, pihak eksekutif harus aktif ‘menjemput bola’ ke pemerintah pusat," ujar Ahmad Jani.
BACA JUGA:DPRD Sarolangun Minta Pj Bupati Tunda Pelantikan Pejabat Eselon II
BACA JUGA:DPRD Sarolangun Tolak Perpanjangan Jabatan Pj Sekda Dedi Hendry
Dia menambahkan, pihak legislatif tidak akan menghambat alokasi anggaran untuk kegiatan eksekutif, termasuk anggaran perjalanan dinas. Namun, yang menjadi perhatian adalah efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
"Kami ingin OPD di Pemkab Sarolangun bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka harus berupaya memperoleh anggaran dari pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan publik, bukan hanya menganggarkan perjalanan dinas yang hasilnya belum terlihat," tegasnya.
Ahmad Jani juga menyoroti perkembangan kabupaten lain yang, meski baru mekar, mampu berkembang pesat dengan dukungan anggaran dari pusat.
Sementara itu, Sarolangun, yang sudah berdiri selama puluhan tahun, masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
"Jika kabupaten lain bisa mendapatkan anggaran dari pusat, mengapa kita tidak bisa? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai Ketua DPRD Sarolangun siap mendampingi jika diperlukan untuk menarik dana pusat," pungkasnya. (*)