Bawaslu Buktikan Dukungan Perangkat Desa pada Sidang Lanjutan Sengketa PHP Pilkada Bungo

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Kamis , 23 Jan 2025 - 20:55

Kuasa Hukum pihak terkait, Atang Irawan memberi keterangan dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Bungo di Ruang Sidang Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK). --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Bungo, Kamis (23/1) kemarin.

Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan termohon yakni KPU Kabupaten Bungo dan pihak terkait yakni Bawaslu dan calon terpilih pasangan Jumiwan Aguza-Maidani.

Menariknya dalam sidang ini, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bungo Ahmadi menjelaskan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanah Tumbuh menetapkan temuan dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Perangkat Desa Lubuk Niur.

Dimana temuan itu yakni secara terang-terangan mengarahkan pemilih mencoblos pasanganJumiwan Aguza-Maidani.

Menurut Panwaslu Tanah Tumbuh, temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik perangkat desa.

“Perangkat Desa Lubuk Niur atas nama Eka Leonita membuat simbol jari bentuk dukungan kepada Pasangan nomor urut 2 merupakan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dan/atau peraturan perundang-undangan,” ujar Ahmadi.

Ahmadi melanjutkan, Panwaslu Tanah Tumbuh meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa atas dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa tersebut.

Kemudian, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Rio atau Kepala Desa Lubuk Niur dengan memberikan sanksi teguran kepada Perangkat Desa atas nama Eka Leonita.

Disamping itu, Bawaslu Bungo memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo atas tindak lanjut laporan dugaan pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi dapat menggunakan hak pilih di sejumlah TPS.

Menurut Bawaslu Bungo, KPU Kabupaten Bungo selaku Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi kepada beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS yang dilaporkan.

Sementara itu, KPU Bungo menjelaskan bahwa hanya enam TPS yang masing-masing terdapat satu pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tetapi dapat memilih. Sedangkan Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi di 60 TPS.

bawaslu buktikan dukungan perangkat desa  pada sidang lanjutan sengketa php pilkada bungo                              jambi, jambiekspres.co- mahkamah konstitusi (mk) kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan (php) pilkada kabupaten bungo, kamis (23/1) kemarin.
agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan termohon yakni kpu kabupaten bungo dan pihak terkait yakni bawaslu dan calon terpilih pasangan jumiwan aguza-maidani.
menariknya dalam sidang ini, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten bungo ahmadi menjelaskan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan tanah tumbuh menetapkan temuan dugaan pelanggaran berupa keterlibatan perangkat desa lubuk niur.
dimana temuan itu yakni secara terang-terangan mengarahkan pemilih mencoblos pasanganjumiwan aguza-maidani.
menurut panwaslu tanah tumbuh, temuan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran netralitas dan kode etik perangkat desa.
baca juga:bawaslu jambi siap adu data sebagai pihak terkait pada sengketa pilkada di mk
baca juga:besok kpu berikan jawaban dalam sidang sengketa pilkada sungai penuh dan kerinci
“perangkat desa lubuk niur atas nama eka leonita membuat simbol jari bentuk dukungan kepada pasangan nomor urut 2 merupakan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dan/atau peraturan perundang-undangan,” ujar ahmadi.
ahmadi melanjutkan, panwaslu tanah tumbuh meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada dinas pemberdaya masyarakat dan desa atas dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa tersebut.
kemudian, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti rio atau kepala desa lubuk niur dengan memberikan sanksi teguran kepada perangkat desa atas nama eka leonita.
disamping itu, bawaslu bungo memberikan rekomendasi kepada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bungo atas tindak lanjut laporan dugaan pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi dapat menggunakan hak pilih di sejumlah tps.
menurut bawaslu bungo, kpu kabupaten bungo selaku termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi kepada beberapa kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di sejumlah tps yang dilaporkan.
sementara itu, kpu bungo menjelaskan bahwa hanya enam tps yang masing-masing terdapat satu pemilih yang tidak memiliki ktp elektronik tetapi dapat memilih. sedangkan pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi di 60 tps. 
baca juga:sidang sengketa pilkada enam kabupaten/kota di mk, jawaban termohon minggu depan
baca juga:pastikan sikap netral di sengketa pilkada
namun, termohon dapat membuktikan nama-nama yang disebutkan pemohon sesungguhnya telah berusia 17 tahun, terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt), dan berdomisili pada lokasi tps tersebut sehingga berhak memberikan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) bungo tahun 2024.
“dalil pemohon yang menyatakan ada 60 tps yang ada pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih adalah dalil yang tidak jelas, kabur, dan tidak berdasarkan hukum,” kata kuasa hukum termohon m ali fernandes di hadapan majelis hakim panel 2 yang dipimpin wakil ketua mk saldi isra didampingi hakim konstitusi ridwan mansyur dan hakim konstitusi arsul sani di ruang sidang lantai 4 gedung i mk.
berikutnya, pasangan jumiwan aguza-maidani selaku pihak terkait membantah dalil pemohon yaitu pasangan dedy putra-tri wahyu hidayat yang mendalilkan 258 pemilih tidak memenuhi syarat memilih.
berdasarkan bukti kepemilikan ktp elektronik yang diperkuat dengan bukti surat pernyataan pemilih dari 55 tps tersebar di 30 dusun yang dipersoalkan pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya.
pemohon pun sebenarnya mempersoalkan dugaan tersebut di 60 tps tetapi hanya menyebutkan nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat di 55 tps.
“setelah pihak terkait telusuri dan verifikasi melalui penugasan kembali saksi pihak terkait ternyata ditemukan pemilih yang tersebar di 55 tps, 30 dusun, 12 kecamatan seluruhnya terdaftar di daftar pemilih tetap, telah berusia 17 tahu atau lebih pada saat hari pemilihan, dan telah memiliki ktp elektronik atau bidodata penduduk,” jelas kuasa hukum pihak terkait, atang irawan.
sebagai informasi, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, pasangan dedy putra-tri wahyu hidayat memperoleh 94.782 suara dan paslon 2 jumiwan aguza-maidani meraih 95.876 suara.
namun, menurut pemohon, perolehan suara itu terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon dan pihak terkait selaku peraih suara terbanyak yang mempengaruhi perolehan suara paslon lain. 
baca juga:sidang sengketa pilkada sarolangun 2024, ada dugaan ketidaknetralan camat dan kades
baca juga:dedy-dayat minta psu, hari ini giliran sidang sengketa pilkada muaro jambi dan sarolangun
untuk itu pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan kpu kabupaten bungo nomor 1469 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bungo tahun 2024 bertanggal 5 desember 2024 sepanjang perolehan suara di 64 tps yang disebutkan pemohon dan memerintahkan kpu kabupaten bungo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 64 tps dimaksud. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 24 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan