DKPP Periksa Anggota KPU Kota Banjarbaru

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru ketika diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik.--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 25-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (24/1) kemarin.
Perkara ini diadukan oleh Said Abdullah memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.
Untuk diketahui, Pengadu adalah salah satu calon Wakil Walikota Banjarbaru pada kontestasi Pilkada Tahun 2024.
Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarbaru yaitu Dahtiar (Ketua), Resty Fatma Sari, Normadina, Hereyanto, dan Haris Fadhillah masing-masing sebagai Teradu I sampai V.
BACA JUGA:Sepanjang 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
BACA JUGA:DKPP Catat 565 Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu
Pengadu mendalilkan Teradu I – V diduga telah mengeluarkan keputusan tentang pembatalan Muhamad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah (Pengadu) sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Keputusan Para Teradu didasarkan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No.001/PL/PW/Prov /22.00/X/2024, tertanggal 28 Oktober 2024. Padahal, menurut Pengadu, rekomendasi tersebut sama sekali tidak memerintahkan Para Teradu untuk mendiskualifikasi pasangan calon.
“Kami telah mencermati rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sama sekali tidak merekomendasikan pembatalan Pengadu di sana,” kata Abdul Hanap selaku Kuasa Hukum Pengadu.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarbaru Dahtiar yang mewakili para Teradu menolak seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh Pengadu. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Ia menjelaskan, pengambilan keputusan KPU Kota Banjarbaru terkait tindaklanjut rekomendasi pelanggaran administrasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan pengkajian dan pencermatan serta melalui rapat pleno KPU Kota Banjarbaru.
“Kami telah dengan cermat mengkaji dan menyusun telaah hukum sebelum memeriksa dan memutus pelanggaran adminstrasi melalui rapat pleno KPU Kota Banjarbaru,” terang Dahtiar.
Selain itu, Dahtiar melanjutkan, KPU Kota Banjarbaru juga pada saat pengambilan keputusan telah mencermati bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui pendampingan KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA JUGA:Pengadu Apresiasi DKPP Periksa Detail Dugaan Asusila Ketua KPU