Pilkada 2024 Berdampak pada Kepuasan Publik terhadap Pemerintah dalam 100 Hari Kerja

Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberikan sambutan dalam acara DKPP RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta--
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa jabatan.
Bima mengungkapkan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara proses Pilkada dan penilaian positif publik terhadap pemerintahan.
"Publik sangat memperhatikan rangkaian Pilkada, dan dalam 100 hari pertama ini, itu menjadi salah satu hal yang paling terlihat dan diingat oleh masyarakat," ujar Bima saat memberikan sambutan dalam acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024, yang melibatkan peran aktif dari berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta TNI dan Polri, berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik.
BACA JUGA:Hasil Survei Tinggi Jadi Peringatan untuk Kerja Keras
BACA JUGA:Kepuasan Publik Capai 79,3 Persen Terhadap Kinerja Presiden Prabowo
Survei Litbang Kompas mencatatkan angka kepuasan sebesar 85,8 persen dalam hal kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, sementara survei Indikator menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 75,8 persen mengenai kinerja demokrasi Indonesia.
"Keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Pilkada yang lancar dan menerapkan praktik demokrasi yang baik berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara," tambahnya.
Namun, Bima menegaskan bahwa meskipun hasil survei menunjukkan hasil yang baik, data dan temuan ini tetap akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk perbaikan lebih lanjut.
Sebelumnya, survei Litbang Kompas dilakukan pada 4–10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi, sedangkan survei Indikator dilakukan pada 16–21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden. (*)