Besok MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pilkada untuk Sungai Penuh, Muaro Jambi, dan Bungo

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Minggu , 02 Feb 2025 - 21:18

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilkada sebagai pihak terkait. --

Faiz juga menegaskan bahwa perubahan jadwal putusan dismissal tidak terkait dengan pelantikan kepala daerah non-sengketa.

Meskipun pemerintah berencana menunda pelantikan kepala daerah non-sengketa pada 6 Februari 2025, pelantikan akan digabungkan dengan pelantikan kepala daerah yang perkaranya dihentikan dalam putusan dismissal MK.

“Sebenarnya itu tidak dipertimbangkan karena sesuai dengan apa yang ada di media, rencananya pelantikan pada tanggal 6, sementara putusan pada tanggal 4 dan 5,” tuturnya. (*)

besok mk bacakan putusan dismissal sengketa pilkada untuk sungai penuh, muaro jambi, dan bungo                            jambi, jambiekspres.co–mahkamah konstitusi (mk) akan segera memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di enam kabupaten/kota di provinsi jambi. pembacaan putusan dismissal akan dilakukan pada dua tahap.
tahap pertama, pada selasa, 4 februari 2025, untuk kota sungai penuh, bungo, dan muaro jambi. sedangkan tahap kedua, pada 5 februari 2025, untuk kabupaten merangin, sarolangun, dan tiga permohonan pilkada kerinci.
komisioner kpu provinsi jambi, suparmin, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima jadwal sidang pembacaan putusan dismissal dan siap menghadapi keputusan mk.
“jadwalnya sudah kita terima. kami tentu siap dengan semua keputusan mahkamah,” ungkap suparmin, minggu (2/2).
suparmin menambahkan, pihaknya optimis bahwa putusan mk akan berpihak kepada penyelenggara pemilu.
baca juga:bawaslu buktikan dukungan perangkat desa pada sidang lanjutan sengketa php pilkada bungo 
baca juga:bawaslu jambi siap adu data sebagai pihak terkait pada sengketa pilkada di mk
ia berharap, sidang akan berakhir dengan keputusan dismissal dan tidak berlanjut ke tahap pembuktian.
“kami sangat optimis sekali,” katanya, mengingat kpu kabupaten/kota dan kpu provinsi jambi telah memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta di lapangan.
sebelumnya, mk menerbitkan peraturan mahkamah konstitusi (pmk) terbaru nomor 1 tahun 2025 yang mempercepat jadwal putusan dismissal yang semula dijadwalkan pada 13 februari 2025 menjadi 4 februari 2025.
kepala biro humas dan protokol mk, pan mohamad faiz, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini mengikuti prinsip persidangan speedy trial (peradilan cepat).
“ini sesuai dengan prinsip persidangan, speedy trial. alhamdulillah, majelis hakim ini bisa memeriksa secara efisien dan efektif,” kata faiz.
ia juga menambahkan adagium "delayed justice denied justice" yang berarti keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak.
oleh karena itu, setelah pemeriksaan perkara selesai, mk segera mengucapkan putusan.
faiz juga menegaskan bahwa perubahan jadwal putusan dismissal tidak terkait dengan pelantikan kepala daerah non-sengketa.
baca juga:sidang sengketa pilkada enam kabupaten/kota di mk, jawaban termohon minggu depan
baca juga:persoalkan penggunaan fasilitas negara, nalim-nilwan ajukan gugatan ke mk dalam sengketa pilkada merangin
meskipun pemerintah berencana menunda pelantikan kepala daerah non-sengketa pada 6 februari 2025, pelantikan akan digabungkan dengan pelantikan kepala daerah yang perkaranya dihentikan dalam putusan dismissal mk.
“sebenarnya itu tidak dipertimbangkan karena sesuai dengan apa yang ada di media, rencananya pelantikan pada tanggal 6, sementara putusan pada tanggal 4 dan 5,” tuturnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 03 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan