Strategi Pemprov Jambi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan: Solusi atau Tantangan Baru?

Oleh : Adean Teguh, ST, SH

KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperbaiki sistem transportasi batu bara melalui pembangunan jalan khusus, optimalisasi angkutan sungai, serta penerapan kodefikasi angkutan resmi merupakan langkah yang tepat. Hal ini dinilai dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan kelancaran distribusi batu bara, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur darat dan sungai. Namun, pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak hanya menguntungkan pihak industri tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti membuka akses jalan yang lebih baik bagi warga dan meningkatkan perekonomian lokal.

Selanjutnya betapa penting penting penegakan regulasi yang ketat dalam implementasi kebijakan pertambangan ini, meskipun upaya pemantauan produksi secara real time merupakan langkah positif, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan transparansi dalam penerapannya. Regulasi yang ada harus benar-benar diterapkan tanpa diskriminasi. Pemerintah Provinsi Jambi harus tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan, terutama dalam hal reklamasi lahan pasca tambang dan pengelolaan limbah. Jika tidak, maka kebijakan ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak tanpa memperhitungkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Dari perspektif kebijakan publik, eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi harus memastikan adanya mitigasi risiko lingkungan yang ketat, termasuk pengawasan terhadap pencemaran udara, air, dan tanah akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah Jambi harus lebih mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan serta memastikan bahwa dana reklamasi benar-benar digunakan untuk pemulihan ekosistem di area bekas tambang.

Hilirisasi sebagai Langkah Strategis Jangka Panjang

Kita mendukung langkah pemerintah jambi  dalam mendorong hilirisasi batu bara, terutama melalui pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif gas LPG. Langkah ini dinilai sebagai kebijakan yang berpandangan jauh ke depan karena dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Namun, harus ingat bahwa hilirisasi harus didukung oleh investasi yang memadai serta insentif bagi industri untuk mengembangkan teknologi pengolahan batu bara secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Kebijakan

Perlunya keterlibatan lebih aktif dari masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pertambangan ini. Keterbukaan informasi dan dialog antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan dengan adil dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan forum komunikasi yang lebih terbuka agar aspirasi masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan strategi yang baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, penegakan regulasi yang ketat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Dengan pendekatan yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. (Mahasiswa Magister Ilmu  Hukum Universitas Jambi)