Dorong Peningkatan Perlindungan Guru di Daerah Rawan Konflik

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO– Komisi X DPR RI mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru serta tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik.

Langkah ini menyusul insiden penyerangan terhadap para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, oleh kelompok bersenjata pada 21 Maret 2025.

"Komisi X mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, serta mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan guna mencegah kejadian serupa," ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Diketahui, enam guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk diserang saat berada di rumah dinas mereka.

Kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) kemudian membakar rumah dinas tersebut.

Insiden ini memicu evakuasi 46 tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ke Wamena dan Sentani demi alasan keamanan.

Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, membenarkan adanya laporan terkait serangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kejadian berlangsung pada Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, ketika kelompok kriminal bersenjata (KKB) melintas dan menyerang para guru, hingga menewaskan seorang di antaranya.

Menanggapi peristiwa ini, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III pada Minggu (23/3) berhasil mengevakuasi korban yang menjadi target serangan kelompok bersenjata tersebut.

Hetifah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ini dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak.

“Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI meminta pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

“Kami mendorong pemerintah, khususnya kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, serta aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Penugasan mereka harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang aman,” ujar Hetifah.

Selain aspek keamanan, Komisi X DPR RI juga mendesak pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Menurut Hetifah, pendekatan keamanan saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan dialog dan peningkatan kesejahteraan.