Kanwil HAM Dorong Perusahaan di Jambi Penuhi Uji Layak HAM

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Dengan adanya Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jambi, perhatian terhadap HAM tentu lebih spesifik. S

eperti juga bagi sektor bisnis dan HAM, yakni penekanan pelaku usaha harus memenuhi uji layak HAM.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil HAM Kementerian HAM Jambi Sukiman saat audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz.

Sukiman menjelaskan setiap pelaku usaha juga harus memenuhi standar uji layak HAM. Maksudnya, pengusaha tidak hanya bekerja untuk mendapatkan untung tetapi harus memperhatikan standar pemenuhan HAM bagi pekerjanya. 

"Baik waktu kerjanya, cutinya, gajinya, maupun fasilitas-fasilitas yang lain yang memberikan HAM pekerjanya," jelas Sukiman kepada Jambi Ekspres (22/4/2025).

BACA JUGA:Wadah Apresiasi Bagi Para Pelaku Usaha, Buka Peluang Ekspansi Bisnis

BACA JUGA:Diduga Surati Pelaku Usaha Minta Sumbangan, Camat Danau Sipin Bantah Ada Pungli

Selain itu, pihak Kanwil HAM juga akan menerapkan  rencana aksi HAM tahun 2025 yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Jambi.

"Dan tentu program pemenuhan HAM yang terkait dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat kita yang harus kita tangani setiap ada pelanggaran yang terjadi," sebut Sukiman.

Sukiman juga mengakui sebagai Kanwil baru di Jambi pihaknya juga membutuhkan dukungan sarana perkantoran yang memadai untuk  melaksanakan tugas dan fungsi instansi.

"Harapan kami dengan keberadaan Kanwil HAM baru di Jambi dapat diterima dengan baik dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bersama nanti terutama dalam pembentukan legislasi yang bermuatan HAM, serta apemqjuan dan pemenuhan HAM masyarakat Jambi," sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz berharap dengan adanya instansi baru ini di Jambi bisa berkolaborasi baik.

Ia mengakui, ada beberapa poin yang dibicarakan seperti kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu disupport dari pemerintah. 

"Tadi saya sampaikan segera nanti kita berkoordinasi dengan pihak aset Provinsi Jambi untuk kira-kira aset mana yang bisa untuk dipinjam pakai atauk dihibahkan nanti skemanya kepada Kanwil HAM," kata Ketua DPRD.