Investigasi Perkumpulan Hijau, 29 Perusahaan Sawit Tak Miliki HGU dan 855 Ribu Ha Dikelola Tanpa Legalitas

Reporter: Andri |

Editor: Jurnal |

Rabu , 23 Apr 2025 - 21:22

KELAPA SAWIT: Salah satu lokasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Sawit menjadi primadona dan sangat banyak ditanam di Jambi.--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sepertinya perlu banyak berbenah.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Hijau (PH), ditemukan data yang cukup mencengangkan.

Dari 204 perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Jambi terdapat 202 Izin lokasi dengan luasan 1.394.025,48 hr.

Dari total luasan tersebut, terdapat 2 lokasi yang tidak memiliki izin lokasi dan 29 lokasi yang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan total luasan sekitar 855.149,29 ha.

Fakta mengejutkan ini didapatkan PH Jambi setelah menelusuri data 'Laporan Pengembangan Perkebunan, Perusahaan sawit di Porovinsi Jambi.

Ini jelas mencerminkan lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran besar dalam tata kelola perkebunan sawit di Jambi.

Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan mengatakan, dari total 202 izin lokasi sawit yang beroperasi di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, terdapat 29 lokasi yang tidak memiliki HGU.

‘’Sisanya masih beroperasi tanpa dokumen HGU, tetapi tetap menikmati hasil dari perkebunan mereka,’’ ujar mantan Direktur Walhi Jambi itu.

Feri menegaskan, banyaknya perusahaan yang beroperasi tanpa HGU merupakan bentuk penyimpangan hukum yang serius. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin ratusan ribu hektare lahan dikelola tanpa legalitas yang jelas.

"Ini sebuah penyimpangan, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, jika kita memiliki kesadaran hukum yang baik," tegasnya.

HGU merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu. Tanpa HGU, perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam menguasai dan mengelola lahan perkebunan. Keberadaan perusahaan tanpa HGU ini menimbulkan berbagai dugaan, mulai dari praktik ilegal, perambahan hutan, hingga potensi korupsi dalam pengelolaan perizinan.

Tak hanya soal perizinan, Feri Irawan juga menyoroti rendahnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat. Dari 204 Perusahaan sawit, hanya beberapa perusahaan yang telah memenuhi kewajiban ini.

"Seharusnya perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari industri ini. Namun, faktanya kewajiban ini banyak diabaikan," tambah Feri.

Ketidaksesuaian ini memicu ketidakadilan bagi masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi dari perkebunan sawit. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini berpotensi melanggar peraturan pemerintah no 18 tahun 2021, yang mewajibkan perusahaan sawit menyediakan minimal 20 persen dari total lahan mereka untuk masyarakat.

investigasi perkumpulan hijau, 29 perusahaan sawit tak miliki hgu dan 855 ribu ha dikelola tanpa legalitas                            jambi, jambiekspres.co-usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi jambi sepertinya perlu banyak berbenah. 
berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh perkumpulan hijau (ph), ditemukan data yang cukup mencengangkan.
dari 204 perusahaan perkebunan sawit di provinsi jambi terdapat 202 izin lokasi dengan luasan 1.394.025,48 hr. 
dari total luasan tersebut, terdapat 2 lokasi yang tidak memiliki izin lokasi dan  29 lokasi yang tidak memiliki hak guna usaha (hgu) dengan total luasan sekitar 855.149,29 ha.
fakta mengejutkan ini didapatkan ph jambi setelah menelusuri data 'laporan pengembangan perkebunan, perusahaan sawit di porovinsi jambi. 
ini jelas mencerminkan lemahnya pengawasan dan potensi pelanggaran besar dalam tata kelola perkebunan sawit di jambi.
direktur perkumpulan hijau,  feri irawan mengatakan, dari total 202 izin lokasi sawit yang beroperasi di 10 kabupaten/kota di provinsi jambi, terdapat 29 lokasi yang tidak memiliki hgu. 
‘’sisanya masih beroperasi tanpa dokumen hgu, tetapi tetap menikmati hasil dari perkebunan mereka,’’ ujar mantan direktur walhi jambi itu.
feri menegaskan, banyaknya perusahaan yang beroperasi tanpa hgu merupakan bentuk penyimpangan hukum yang serius. ia mempertanyakan bagaimana mungkin ratusan ribu hektare lahan dikelola tanpa legalitas yang jelas.
"ini sebuah penyimpangan, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, jika kita memiliki kesadaran hukum yang baik," tegasnya.
hgu merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu. tanpa hgu, perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam menguasai dan mengelola lahan perkebunan. keberadaan perusahaan tanpa hgu ini menimbulkan berbagai dugaan, mulai dari praktik ilegal, perambahan hutan, hingga potensi korupsi dalam pengelolaan perizinan.
tak hanya soal perizinan, feri irawan juga menyoroti rendahnya kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat. dari 204 perusahaan sawit, hanya beberapa perusahaan yang telah memenuhi kewajiban ini. 
"seharusnya perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari industri ini. namun, faktanya kewajiban ini banyak diabaikan," tambah feri.
ketidaksesuaian ini memicu ketidakadilan bagi masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi dari perkebunan sawit. perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini berpotensi melanggar peraturan pemerintah no 18 tahun 2021, yang mewajibkan perusahaan sawit menyediakan minimal 20 persen dari total lahan mereka untuk masyarakat.
butuh pengawasan dan penindakan tegas
menyikapi fakta ini, sebutnya, diperlukan langkah tegas dari pemerintah daerah dan pusat untuk menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa hgu dan tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat. lemahnya pengawasan berpotensi memperparah eksploitasi lahan dan ketimpangan ekonomi di sektor perkebunan sawit.
perkumpulan hijau sebutnya, mendorong pemerintah provinsi jambi dan pihak yang  berwenang agar memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin lengkap. melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha perkebunan di jambi.membuka daftar perusahaan yang tidak memiliki hgu agar publik bisa ikut mengawasi. mewajibkan perusahaan memenuhi kewajiban kebun plasma bagi masyarakat.
‘’jika pelanggaran ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin eksploitasi sumber daya dan ketimpangan ekonomi akan semakin meluas. siapa yang sebenarnya diuntungkan dari lemahnya pengawasan ini,’’ tutupnya.
di bagian lain, dinas perkebunan provinsi jambi dikonfirmasi terkait adanya 14 perusahaan yang memiliki iup tapi tak punya hak guna usaha (hgu) seperti diberitakan di media nasional beberapa aktu lalu, menyebut, bukan kewenangan mereka, melainkan pada pemerintah kabupaten/kota. 
14 perusahaan tak sesuai ketentuan terbaru itu menjadi temuan komisi ii dpr ri saat kunjungan kerja ke jambi dan riau.
"kalau perusahaan perkebunan yang kewenangan di provinsi sudah clear and clear punya iup dan hgu semua. karena biasanya pemain grup besar itu sudah mentaati aturan," kata plt kepala dinas perkebunan provinsi jambi rakhmat dharmawan.
dijelaskan rakhmat, total di provinsi jambi ada 200 perusahaan yang mengantongi iup. jumlah itu merupakan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
namun demikian, rakhmat tak memungkiri, masih ada beberapa perusahaan di kabupaten/kota yang belum memenuhi kewajiban mempunyai hgu.
"yakni di kewenangan kabupaten kadang kabupaten tidak menginformasikan ke kami provinsi," kata rakhmat.
ia menjelaskan untuk kewenangan provinsi adalah perusahaan perkebunan terdapat enam perusahaan. yakni yang operasionalnya berada di lintas kabupaten. sedangkan jika perusahaan hanya berada di satu kabupaten itu perizinannya dikeluarkan oleh kabupaten yang bersangkutan. 
"kalau lintas kabupaten yang kewenangan kita seperti ptpn dan lainnya," ucapnya.
menurut rakhmat,  permasalahan yang perlu diidentifikasi dan diteliti terlebih dahulu soal waktu izin dikeluarkan. sebab jika sebelum 2015 masih sesuai permentan 39 tahun 2014, perusahaan masih bisa memilih antara memiliki iup atau hgu.
namun selanjutnya diatas 2015 sampai saat ini itu memang harus ada ketentuan, perusahaan yang memiliki usaha perkebunan harus memiliki kedua-duanya iup dan hgu.
‘’jadi kita harus lihat dulu izin yang mereka miliki sebelum 2015 atau sesudah 2015. karena ketika hgu dikeluarkan disitu ada kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar minimal 20 persen, istilahnya itu partisipasi terhadap usaha mereka di daerah sekitar usahanya," terang rakhmat.
sebagai pembina kabupaten/kota di tingkat provinsi rakhmat menyatakan akan menyurati pemkab terkait temuan komisi ii ini. 
"saat ini kita belum tahu detil daftar perusahaannya, untuk itu nanti kita harap di kabupaten/kota bisa menelusuri juga," akunya.
ditambahkan rahkmat pihaknya telah membuat surat edaran agar perusahaan yang memiliki perizinan di atas tahun 2015, secepat mungkin memenuhi sertifikat hgu-nya.
"sudah kita imbau. dengan kondisi itulah perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan karena ini berhubungan dengan masalah pendanaan perusahaan pemegang hgu wajib memfasilitasi 20 persen pembangunan kebun rakyat," terangnya.
di samping itu, pada  2022 sudah mengimbau untuk semua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan untuk secara aktif melaporkan keberadaan perusahaannya melalui aplikasi sistem informasi perizinan perkebunan sesuai arahan satgas tata kelola sawit.
"tapi kenyataan di lapangan masih ada yang belum memberikan informasi," katanya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 24 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan