Beri Teguran Keras, Gubernur Minta WTC Tak Boleh Hitung Sendiri Bagi Hasil

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 19 Dec 2023 - 22:00

OBJEK KERJASAMA: Tampak depan objek kerjasasama BOT Pemprov di mall WTC. Bahkan Hotel Wiltop menurut BPKPD Provinsi Jambi juga menjadi aset yang dikerjasamakan. FOTO: ANDRI/JE --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.BACAKORAN.CO - Kecilnya bagi hasil tahunan kerjasama lahan Bangun Guna Serah (BGS/BOT) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Simota Putra Parayudha (mall Wiltop Trade Center/WTC) belum ada evaluasi signifikan.

Pemerintah Provinsi Jambi cenderung bertahan, namun Gubernur Jambi Al Haris memberi teguran keras bagi hasil seharusnya dikaji oleh Konsultan negara (KJPP). Alias tak boleh dihitung sendiri oleh WTC.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, harusnya penghitungan bagi hasil dihitung juga oleh Pihak Pemprov melalui Konsultan negara.

"Mana boleh (sepihak), kita Pemprov juga punya Konsultan. Kalau menghitung itu mana boleh (satu sisi saja, red), harus resmi (Konsultan) milik negara KJPP," katanya kepada Jambi Ekspres.

Dari pernyataan gubernur itu, terlihat penerimaan Pemprov tahun 2022 yang hanya Rp256 juta per tahun atau Rp21 juta sebulan merugikan Pemprov dan masyarakat Jambi. Hal itu karena penghitungan keuntungan WTC yang jadi rumusan 15 persen laba WTC hanya dihitung Konsultan WTC sendiri. Dengan alasan Pemprov kesepakatan sudah dibuat saat awal MoU belasan tahun lalu.

Menanggapi ini, Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan Noviardi Ferzy memberikan penegasan serupa.

"Ini kesalahan fatal mal adiminitrasi," ucapnya.

Dari temuan ini, Noviardi menilai pengembang (WTC) harus dievaluasi.

"Dari awal pemprov harus pakai standar kelayakan finansial instrumen baik untuk pengembangan dan profit sharing. Jangan dibiarkan draft kerjasama di didikte oleh pengembang," ungkapnya.

Akademisi STIE Jambi ini memberikan langkah-langkah evaluasi. Agar Pemprov tak selalu dirugikan oleh pihak kedua pemanfaat tanah kerjasama ini mengingat masih ada 7 tahun kerjasama.

"Lakukan addendum perjanjian, libatkan BPK untuk mengevuasi sebagai dasar kajian. Jika tak adendum BOT bukan hanya merugikan pemerintah tapi masyarakat," ucapnya.

Sorotan yang sama juga disuarakan Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi I Rocky Candra. Menurutnya, pihak legislatif sudah sempat mengkritisi terkait aset pemerintah yang dikerjasamakan ini. "Bahkan kita sempat membuat Pansus BOT dulu ya, kita kritisi, bagaimana WTC harusnya BOT yang beri keuntungan kepada pemerintah," akunya.

beri teguran keras, gubernur minta wtc tak boleh hitung sendiri bagi hasil                            jambi, jambiekspres.bacakoran.co - kecilnya bagi hasil tahunan kerjasama lahan bangun guna serah (bgs/bot) antara pemerintah provinsi jambi dan pt. simota putra parayudha (mall wiltop trade center/wtc) belum ada evaluasi signifikan.
pemerintah provinsi jambi cenderung bertahan, namun gubernur jambi al haris memberi teguran keras bagi hasil seharusnya dikaji oleh konsultan negara (kjpp). alias tak boleh dihitung sendiri oleh wtc.
gubernur jambi al haris menyatakan, harusnya penghitungan bagi hasil dihitung juga oleh pihak pemprov melalui konsultan negara.
 "mana boleh (sepihak), kita pemprov juga punya konsultan. kalau menghitung itu mana boleh (satu sisi saja, red), harus resmi (konsultan) milik negara kjpp," katanya kepada jambi ekspres.
baca juga:bagi hasil wtc kecil, pemrov buka peluang tinjau ulang mou
baca juga:lonjakan penumpang h-3 pada momen natal 2023 dan tahun baru 2024 
dari pernyataan gubernur itu, terlihat penerimaan pemprov tahun 2022 yang hanya rp256 juta per tahun atau rp21 juta sebulan merugikan pemprov dan masyarakat jambi. hal itu karena penghitungan keuntungan wtc yang jadi rumusan 15 persen laba wtc hanya dihitung konsultan wtc sendiri. dengan alasan pemprov kesepakatan sudah dibuat saat awal mou belasan  tahun lalu.
menanggapi ini, pengamat ekonomi dan pemerintahan noviardi ferzy memberikan penegasan serupa. 
"ini kesalahan fatal mal adiminitrasi," ucapnya.
dari temuan ini, noviardi menilai pengembang (wtc) harus dievaluasi.
"dari awal pemprov harus pakai standar kelayakan finansial instrumen baik untuk pengembangan dan profit sharing. jangan dibiarkan draft kerjasama di didikte oleh pengembang," ungkapnya.
akademisi stie jambi ini memberikan langkah-langkah evaluasi. agar pemprov tak selalu dirugikan oleh pihak kedua pemanfaat tanah kerjasama ini mengingat masih ada 7 tahun kerjasama.
"lakukan addendum perjanjian, libatkan bpk untuk mengevuasi sebagai dasar kajian. jika tak adendum bot bukan hanya merugikan pemerintah tapi masyarakat," ucapnya.
sorotan yang sama juga disuarakan anggota dprd provinsi jambi komisi i rocky candra. menurutnya, pihak legislatif sudah sempat mengkritisi terkait aset pemerintah yang dikerjasamakan ini. "bahkan kita sempat membuat pansus bot dulu ya, kita kritisi, bagaimana wtc harusnya bot yang beri keuntungan kepada pemerintah," akunya.
baca juga:5 hari tidak diangkut, sampah menumpuk dan berserakan di jalan
baca juga:tarik dukungan pada maulana, fasha komit dorong kader nasdem
lanjutnya, dalam perjalanan antara pemprov dan wtc terjadi tarik menarik terhadap bagi hasil. "terakhir sikap kita, kita juga berikan masukan ke pemprov agar bagi hasil jangan dihitung sebelah pihak dari konsultan akunting wtc saja, harus ada pengawasan pemerintah, betul tidak yang dia laporkan itu," tegas rocky.
"apakah laporannya fiktif saja, suka-suka wtc saja. pemprov harus mengecek secara keseluruhan," kata anggota dewan dapil kota jambi ini.
masih kata rocky, pihak dewan selalu mengingatkan agar bagi hasil kerjasama tidak menyalahi aturan dan memberikan keuntungan untuk pemprov. "karena keguanaannya untuk pad dan masyarakat provinsi jambi," jelasnya.
adapun petinggi mall wtc jabar saat disambangi ke kantornya tidak berada di ruangannya. staf resepsionis mengatakan bosnya tak masuk kerja pada hari pekan ketiga desember ini.
saat dihubungi dan diberikan daftar pertanyaan melalui nomor teleponnya, jabar tidak menjawab.
terpisah, kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd) provinsi jambi agus pirngadi  mengatakan tetap terbuka kemungkinan bagi hasil yang kecil itu untuk ditinjau kembali. sebab wtc masih memiliki kontrak hingga 7 tahun tersisa.
"dengan persyaratan peninjauan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak," ucap agus.
terkait desakan dprd kata dia, sesuai tahapannya akan dibuat dahulu tim teknis. "tim itu untuk meninjau agar perubahan tidak semata desakan dari beberapa pihak," katanya. 
ditambahkan agus, untuk bagi hasil wtc dengan pemprov sudah diikat dengan kesepakatan dan perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. 
"artinya jika pemprov ingin mengoreksi, berarti kita harus meninjau kembali perjanjian itu dengan persetujuan pihak ketiga. sehingga kita harus memadukan keinginan kita dengan kemampuan pihak ketiga dan didalamnya ada hak dan kewajiban," tegasnya.
dari penelusuran jambi ekspres bagi hasil untuk tahun 2022, pihak wtc membayarkan rp256.655.552. dokumen itu tertulis, setoran untuk tahun 2022 dibayarkan pada tanggal 30 maret 2023. dengan cara transfer melalui bank jambi.
rumusanya didapatkan angka itu adalah bagi hasil keuntungan wtc. dimana pemprov mendapatkan 15 persen dari keuntungan total wtc dalam tahun terkait, yang telah dikurangi dengan biaya operasional pihak yang bernaung dibawah pt.simotha itu. dan jumlah keuntungan sendiri menurut bpkpd provinsi jambi dihitung oleh konsultan dari wtc dengan alasan sudah kesepakatannnya begitu.
bahkan pada covid-19 tahun sebelumnya mall wtc sama sekali tak menyetor ke rekening pemprov karena tak mendapatkan keuntungan bisnisnya. padahal brand pakaian ternama hingga makanan cepat saji, hingga bioskop memenuhi toko-toko yang disediakan pihak mall. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 20 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan