Dewan Soroti Ketergantungan OPD pada APBD, Dorong Lobi Anggaran ke Pusat dan Provinsi

SUNGAI PENUH, JAMBIEKSPRES.CO–Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Adharianto, menyoroti minimnya inisiatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mendorong agar setiap OPD aktif melakukan lobi anggaran ke Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Pusat.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, langkah tersebut sangat penting mengingat keterbatasan fiskal daerah yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“APBD Kota Sungai Penuh banyak tersedot untuk pembayaran belanja pegawai. Karena itu, OPD harus jemput bola terhadap program-program yang ditawarkan kementerian. Jangan hanya bergantung pada APBD,” ujarnya saat memberikan pernyataan, Selasa (14/5).

Adharianto mencontohkan Dinas Kesehatan yang perlu lebih proaktif melobi Kementerian Kesehatan guna memperoleh anggaran rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas.

Beberapa Puskesmas di Kota Sungai Penuh dinilai layak ditingkatkan pelayanannya menjadi 24 jam.

“Tenaga medis sudah cukup. Kita berharap layanan UGD dan rawat inap juga bisa tersedia,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi RSUD Mayjen H.A. Thalib yang membutuhkan rehabilitasi total.

Adharianto mendorong manajemen rumah sakit untuk berupaya mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

“Agar RSUD kita bisa bersaing dengan rumah sakit swasta, perlu perbaikan infrastruktur, selain peningkatan kualitas layanan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adharianto menegaskan pentingnya kesiapan teknis setiap OPD sebelum mengajukan proposal pendanaan, seperti menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED) sejak awal.

Ia juga mengingatkan dinas-dinas lain seperti Pekerjaan Umum, Pendidikan, Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup agar aktif mencari peluang program ke pusat serta belajar dari daerah lain yang sudah berhasil.

“Yang penting, selain jaringan dan kemampuan lobi, sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik. Harus siap kerja kapan pun dibutuhkan,” tutupnya. (*)