Penyaluran KUR dan UMi Meningkat

JAMBI - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program strategis, salah satunya melalui pembiayaan bersubsidi dan penyaluran bantuan ultra mikro. Di Provinsi Jambi, upaya tersebut tercermin dari capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Mei 2025 yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap sektor usaha produktif.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Agung Jiwa Brata, mengatakan, program KUR menjadi salah satu instrumen utama Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Hingga 31 Mei 2025, penyaluran KUR di Provinsi Jambi telah menjangkau 36.159 debitur dengan total nilai sebesar Rp2.944,98 miliar. “Capaian ini menunjukkan peran aktif lembaga perbankan dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil, khususnya di daerah,” katanya.

Dari data yang dihimpun, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima manfaat utama KUR di Jambi, yakni sebesar 72,44% dari total penyaluran. Dominasi sektor ini menggambarkan struktur ekonomi lokal yang masih berbasis agraris serta potensi besar dalam pengembangan usaha tani dan agroindustri.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan skala nasional, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 41,37% secara keseluruhan. Perbedaan struktur ini menandakan bahwa strategi penguatan UMKM di tiap daerah harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

“Adapun Kabupaten Merangin tercatat sebagai wilayah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Jambi, yakni mencapai Rp439,96 miliar yang tersalur kepada 4.418 debitur. Meskipun demikian, total penyaluran KUR di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -9,29% (year-on-year/ctc) dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Selain KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan UMi sebagai solusi alternatif bagi pelaku usaha yang belum bankable. Sampai akhir Mei 2025, pembiayaan UMi di Jambi telah disalurkan kepada 14.176 debitur dengan nilai total mencapai Rp89,40 miliar. Kontribusi penyaluran UMi Provinsi Jambi cukup signifikan terhadap wilayah Sumatera, yakni sebesar 12,67% dari total regional, serta memberikan kontribusi 4,38% terhadap penyaluran nasional.

Khusus di Provinsi Jambi, skema pembiayaan yang paling banyak diminati adalah skema kelompok. Skema ini memberikan keleluasaan dan akses lebih mudah bagi pelaku usaha ultra mikro yang terkadang tidak memiliki agunan atau riwayat kredit yang kuat. Penyalur utama program UMi di Jambi adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini telah aktif mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan dan kelompok usaha kecil melalui program seperti Mekaar.

Penyaluran UMi di Provinsi Jambi juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan signifikan sebesar 68,89% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha terhadap pembiayaan ultra mikro sebagai sumber modal kerja yang fleksibel dan terjangkau.

Seluruh capaian ini tidak terlepas dari ketangguhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hingga 31 Mei 2025 terus menunjukkan performa positif. Di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi eksternal, realisasi APBN tetap mampu menopang stabilitas ekonomi nasional dengan pertumbuhan dan inflasi yang terjaga, serta sektor keuangan yang tetap sehat.

APBN Tahun 2025 dikelola dengan prinsip kehati-hatian melalui desain yang prudent, berkelanjutan (sustainable), dan transparan, sejalan dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah terus memastikan bahwa belanja negara diarahkan secara tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika yang terjadi, serta mampu melindungi daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, membuka lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Komitmen terhadap akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara juga mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. 

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan APBN di wilayah tersebut. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya, upaya penguatan sektor UMKM dan pelaksanaan program-program perlindungan sosial terus dioptimalkan. “Kami akan terus berupaya agar pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penyaluran pembiayaan seperti KUR dan UMi menjadi salah satu bentuk nyata peran fiskal dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Agung dalam keterangan resminya.

Dengan kinerja yang positif serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, ke depan diharapkan program-program fiskal seperti KUR dan UMi dapat semakin menjangkau masyarakat luas, mendukung transformasi ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh. (*)