Serapan Anggaran Baru 25,28 Persen

Masuk Kategori Normal Nasional, Ada Penyesuaian saat APBD Perubahan

Ketua DPRD Sebut Jadi Perhatian Bersama 

JAMBI - Memasuki awal Juli 2025, Pemerintah Provinsi Jambi mencatat serapan anggaran (realisasi) belanja baru 25,28 persen atau senilai Rp1,14 Triliun. Meski angka belum separuh dari total persentase, raihan itu masih normal untuk ukuran rataan nasional.

Hal itu diakui oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi.

"Untuk realisasi belanja (serapan anggaran) hingga penghitungan hari ini (4/7) yakni 1,14 Triliun atau setara dengan 25,28 persen," sebutnya kepada Jambi Ekspres (4/7).

Angka itu kata Agus beringingan dengan angka rata-rata realisasi nasional. Atau Jambi masih masuk kategori ring pertahanan hijau (aman). Dimana saat ini proses pengadaan barang dan jasa juga tengah berlangsung di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara untuk sektor pendapatan angkanya juga relatif imbang dengan belanja. Yakni, kata Agus, Realisasi pendapatan sudah Rp1,7 Triliun setara dengan 38,69 persen. 

"Sumbernya untuk sampai dengan saat ini, masih imbang antara transfer pusat dandengan PAD. Karena seperti diketahui, dana transfer kan dengan terbitnya inpres nomor 1 dan KMK 29, itu ada yang di rasionalisasi. Jadi dana transfer pun saat ini untuk daerah-daerah itu bukan yang menjadi dominan di dalam penerimaan," jelas Agus.

Ditanya apakah bisa maksimal pedapatan dan Belanja yang tinggal menyisakan 5 bulan ? Agus optimis. Menurutnya, secara konsep dalam waktu dekat APBD murni akan dilakukan pergeseran menuju APBD Perubahan.

"Di dalam APBD perubahan itu yang harus kita formulasikan adalah berapa penerimaan-penerimaan yang kena efisiensi, itu harus dikurangi dulu. Lalu belanja disesuaikan dengan rencana penerimaan terakhir. Nah, otomatis pada saat APBD-nya sudah dilakukan penyesuaian terhadap belanja, yang tadinya 25,28 itu, dia pasti akan naik persentasenya. Karena belanja-belanja kan mengikuti dia dari pendapat," ungkap Agus.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi M.Hafiz Fattah menyatakan realisasi anggaran ini menjadi perhatian bersama legislatif dengan pemerintah. Agar selaras bagaimana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Akan segera dilakukan rapat bersama terkait ini.

"Pemprov dan DPRD segera melakukan rapat mungkin dapat disepakati formula-formula apa saja agar dapat menunjang perekonomian  di Provinsi Jambi," kata Hafiz.

Ketua DPRD menginginkan walaupun di tengah efisiensi ini perekonomian Provinsi Jambi tetap tumbuh sebagaimana mestinya. Karena mengingat nilai perekonomian ini juga bergantung dengan kehidupan masyarakat khususnya ada di lapisan paling bawah.

"Tentu kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi melambat di Provinsi Jambi karena dapat berdampak untuk masyarakat yang perekonomian menengah ke bawah," harap Hafiz.