Penulisan Sejarah Untuk Pemersatu Bangsa

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut tujuan penulisan ulang sejarah untuk memperbarui narasi sejarah yang belum pernah tersampaikan dan menghadirkan narasi positif sebagai upaya pemersatu bangsa di tengah perbedaan.

“Jadi tonenya kita positif juga, mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-block, dan lain-lain gitu ya. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita dari berbagai masing-masing perbedaan,” kata Fadli dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Fadli mengatakan penulisan sejarah oleh Kementerian Kebudayaan bertujuan ingin menuliskan kembali narasi sejarah yang belum lengkap agar generasi berikutnya bisa lebih mengenal sejarah dari perspektif Indonesia.

Ia juga menyebut penulisan sejarah untuk memperbarui apa yang telah ditulis dan mengisi kekosongan tulisan sejarah sejak 26 tahun terakhir atau sejak era Presiden B.J Habibie.

BACA JUGA:Hidupkan Semangat Sejarah Lewat Kegiatan Belajar Bersama di MPRJ

BACA JUGA:PDIP Akan Tulis Ulang Sejarah Tandingi Versi Kemenbud

Perbaruan ini termasuk mencari temuan data hukum, hingga peninggalan yang bersifat arkeologis untuk menguatkan fakta sejarah.

“Kita update ini termasuk temuan-temuan yang bersifat arkeologis, temuan sejarah yang lain dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia,” kata Fadli.

Fadli menyebut saat ini proses penulisan sejarah masuk ke tahap uji publik dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari profesional, sejarawan, akademisi dari perguruan tinggi, hingga arkeolog dan pemangku kepentingan sejarah lainnya.

Ia juga tidak menampik adanya kritik pedas yang disampaikan padanya soal penulisan sejarah, termasuk kasus sejarah yang terjadi pada Mei 98 yang menyangkut etnis tertentu.

Pada diskusi dengan beberapa fraksi Komisi X DPR RI, Fadli juga sempat kritik tajam karena dianggap tidak sensitif soal pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998.

Menurutnya penyampaian pendapat itu suatu hal yang wajar dan berharap masyarakat tidak menghakimi sesuatu yang belum selesai dan menunggu hingga penulisan selesai dibuat.

Ia juga menegaskan penulisan sejarah dibuat agar dijadikan suatu pelajaran jangan sampai sejarah kelam terulang kembali.

“Ini kita ingin ada satu yang menjadi tonggak, kita ini 80 tahun Indonesia merdeka dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah, saya melihat bahwa kita membutuhkan sejarah, supaya anak cucu kita tahu sejarah,” kata Fadli. (ant)