PKB Sulsel Gelar Diskusi Bahas Arah RPJMD 2025–2030

MAKASSAR, JAMBIEKSPRES.CO— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menggelar ruang diskusi terbuka membahas arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulsel 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat DPW PKB Sulsel, Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah, Makassar, Sabtu (19/7).
Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, namun memiliki tujuan lebih besar yakni membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Kami ingin mendengar langsung pandangan masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku pembangunan untuk dijadikan bahan masukan bagi Fraksi PKB di DPRD Sulsel dalam pembahasan RPJMD," ujar Azhar.
Sekretaris DPW PKB Sulsel Muhammad Haekal menambahkan, kegiatan ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, aktivis sosial, dan perwakilan pemerintah provinsi untuk memberi masukan secara komprehensif.
“Partai politik punya tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Karena itu, PKB ingin memastikan RPJMD ini menyerap sebanyak mungkin aspirasi publik,” kata Haekal.
Menurutnya, PKB menempatkan prinsip rahmatan lil alamin dalam kerja politiknya, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan strategis seperti RPJMD.
Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen penting yang akan menjadi panduan arah pembangunan Sulsel selama lima tahun ke depan.
Ia memaparkan sejumlah tantangan utama di Sulsel saat ini, antara lain rendahnya pendapatan per kapita, kesenjangan sosial yang masih tinggi, dan angka kemiskinan yang menempatkan Sulsel di peringkat ke-20 dari 38 provinsi.
“Derajat kesehatan, pendidikan, dan daya saing juga masih memerlukan perhatian. Hal ini harus dijawab dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Setiawan.
Perwakilan Yayasan BaKTI, Lusia Palulungan, menyoroti masih minimnya data dan perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
"Tanpa data yang memadai, akses kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan semakin sulit. Sekolah inklusi pun masih belum optimal,” kata Lusia.
Isu lain yang mencuat dalam diskusi adalah kerusakan infrastruktur jalan, lemahnya tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-governance), serta ancaman krisis energi dan degradasi lingkungan.
Akademisi Dr. Agusalim dan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Sulsel, KH Afifuddin Narisan, juga menyoroti rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel.
Sebagai hasil diskusi, DPW PKB Sulsel merekomendasikan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas di daerah rawan, seperti kawasan Geopark Maros–Pangkep, Pegunungan Latimojong, dan wilayah aliran Sungai Rongkong–Seko di Kabupaten Luwu Utara.
“Diskusi ini akan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi resmi Fraksi PKB DPRD Sulsel sebagai panduan arah kebijakan dalam pembahasan RPJMD,” tutup Azhar. (*)